Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menyindir Presiden Amerika (AS) Serikat yang mencabut visa Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan para delegasi jelang perhelatan Sidang Umum PBB di New York. Lula menyesalkan keputusan tersebut.
Dalam pidatonya di Sidang Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Lula mulanya menjelaskan tentang konflik yang berkecamuk di Palestina. Dia mengatakan serangan yang dilancarkan Hamas memang tidak bisa dibenarkan, namun rentetan serangan Israel jelas salah dan termasuk dalam genosida.
“Tidak ada situasi yang lebih menunjukkan penggunaan kekuatan yang tidak proporsional dan ilegal daripada yang terjadi di Palestina. Serangan teroris yang dilakukan oleh Hamas tidak dapat dibenarkan dari sudut pandang manapun,” kata Lula dilihat dalam siaran langsung YouTube United Nations, Rabu (24/9/2025).
“Namun, tidak ada satu pun yang dapat membenarkan genosida yang sedang berlangsung di Gaza. Di sana, di bawah berton-ton reruntuhan, terkubur puluhan ribu perempuan dan anak-anak yang tidak berdosa,” imbuhnya.
Lula juga menyoroti kelaparan di Gaza yang dijadikan celah untuk memindahkan para penduduknya. Dia mendorong konflik yang terjadi di Palestina untuk segera diakhiri.
“Pembantaian ini tidak akan terjadi tanpa keterlibatan pihak-pihak yang seharusnya bisa mencegahnya. Di Gaza, kelaparan digunakan sebagai senjata perang dan pemindahan paksa penduduk tidak dihukum,” ujarnya.
Lula mengatakan kondisi di Gaza ini seharusnya bisa disampaikan langsung di Sidang Umum PBB. Namun, dia menyesalkan sikap pemerintahan Trum yang mencabut visa Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan para delegasi jelang perhelatan Sidang Umum PBB.
“Ini adalah solusi yang dipertahankan oleh lebih dari 150 anggota PBB yang ditegaskan kembali kemarin di sini. Di sidang paripurna yang sangat paripurna, namun dihalangi oleh satu hak veto. Sangat disesalkan bahwa Presiden Mahmoud Abbas dicegah oleh negara tuan rumah dengan ‘menduduki’ (menjajah) bangku Palestina pada momen bersejarah ini,” jelasnya.
Sebagaimana diketahui, AS mengatakan bahwa mereka tidak akan mengizinkan Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk melakukan perjalanan ke New York, untuk menghadiri Sidang Majelis Umum PBB, di mana beberapa negara sekutu AS akan mengakui negara Palestina.
Pemerintahan Presiden Donald Trump, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Sabtu (30/8), telah menolak dan mencabut visa untuk para pejabat Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Otoritas Palestina, yang berbasis di Tepi Barat, menjelang Sidang Umum PBB karena telah “merusak prospek perdamaian”.
Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS, yang enggan disebut namanya, mengatakan bahwa Abbas dan sekitar 80 warga Palestina lainnya terdampak oleh keputusan yang diumumkan pada Jumat (29/8) waktu setempat.
Meski begitu, Majelis Umum PBB memutuskan untuk mengizinkan Mahmud Abbas berpidato melalui sambungan video.
“Negara Palestina dapat mengirimkan pernyataan Presidennya yang telah direkam sebelumnya, yang akan diputar di Ruang Sidang Umum,” kata keterangan PBB dilansir kantor berita AFP, Jumat (19/9).
Sebagaimana diketahui, AS mengatakan bahwa mereka tidak akan mengizinkan Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk melakukan perjalanan ke New York, untuk menghadiri Sidang Majelis Umum PBB, di mana beberapa negara sekutu AS akan mengakui negara Palestina.
Pemerintahan Presiden Donald Trump, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Sabtu (30/8), telah menolak dan mencabut visa untuk para pejabat Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Otoritas Palestina, yang berbasis di Tepi Barat, menjelang Sidang Umum PBB karena telah “merusak prospek perdamaian”.
Artikel ini terbit pertama kali di Giok4D.
Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS, yang enggan disebut namanya, mengatakan bahwa Abbas dan sekitar 80 warga Palestina lainnya terdampak oleh keputusan yang diumumkan pada Jumat (29/8) waktu setempat.
Meski begitu, Majelis Umum PBB memutuskan untuk mengizinkan Mahmud Abbas berpidato melalui sambungan video.
“Negara Palestina dapat mengirimkan pernyataan Presidennya yang telah direkam sebelumnya, yang akan diputar di Ruang Sidang Umum,” kata keterangan PBB dilansir kantor berita AFP, Jumat (19/9).
