Raja Abdullah II dari menegaskan kembali penolakannya sepenuhnya terhadap segala upaya Israel untuk mencaplok Tepi Barat yang diduduki. Pernyataan itu dalam kunjungan Raja Abdullah II ke UEA, ungkap pihak istana kerajaan.
Dilansir AFP, Senin (8/9/2025), pesan tersebut muncul setelah beberapa pejabat Israel mengisyaratkan bahwa negara tersebut dapat melanjutkan aneksasi sebagian besar wilayah tersebut sebagai tanggapan atas langkah pemerintah Barat untuk mengakui kenegaraan Palestina bulan ini.
Menurut pernyataan istana, Abdullah menegaskan kembali “penolakan mutlak Yordania terhadap segala tindakan Israel yang bertujuan untuk mencaplok Tepi Barat dan memaksa warga Palestina untuk pergi”.
Ia juga menolak rencana apa pun untuk mengusir warga Palestina dari Gaza atau untuk memisahkan kedua wilayah Palestina tersebut. Ia didampingi oleh Presiden Emirat Mohammed bin Zayed Al Nahyan dalam menyatakan penentangannya terhadap rencana Israel untuk memperluas permukiman di Tepi Barat, yang diduduki Israel sejak 1967.
Mereka juga menolak “rencana Israel yang bertujuan untuk melanggengkan pendudukan Gaza dan memperluas kendali militer”. Uni Emirat Arab memperingatkan minggu ini bahwa aneksasi akan menjadi “garis merah”.
Isu ini menjadi poin penting dalam negosiasi yang dipimpin AS bagi Abu Dhabi untuk menormalisasi hubungan dengan Israel dalam Perjanjian Abraham tahun 2020.
Raja Yordania telah beberapa kali mengatakan bahwa Yordania tidak akan pernah menjadi “negara pengganti” bagi Palestina, di tengah saran dari Amerika Serikat dan Israel bahwa negara ketiga dapat menampung warga Gaza yang terusir.
Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar pada Minggu (7/9) memperingatkan bahwa pengakuan negara-negara Barat terhadap negara Palestina dapat memicu tindakan “sepihak” oleh Israel. Menteri Keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich minggu ini menyerukan aneksasi Tepi Barat sebagai tanggapan.
