Menteri Keuangan menyoroti dana milik sejumlah pemerintah daerah yang mengendap di bank. Ucapan Purbaya itu pun mendapat respons berbeda dari tiga gubernur.
Dirangkum infocom, Rabu (22/10/2025), banyaknya dana daerah yang mengendap di bank itu disinggung Purbaya dalam rapat pengendalian inflasi tahun 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (20/10). Purbaya menyebut realisasi belanja yang lebih lambat membuat dana daerah menumpuk di perbankan hingga Rp 234 triliun di bank.
“Rendahnya serapan tersebut berakibat menambah simpanan uang Pemda yang nganggur di bank sampai Rp 234 triliun. Jadi jelas, ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi,” ujar Purbaya.
Purbaya menyebut realisasi belanja APBD hingga September 2025 mencapai Rp 712,8 triliun atau 51,3% dari total pagu Rp 1.389 triliun. Angka ini, katanya, lebih rendah 13,1% dibanding periode yang sama tahun lalu.
“Artinya, perputaran ekonomi daerah berjalan lebih lambat. Kalau kita rinci, belanja pegawai relatif stabil turun tipis 0,7%, tapi yang perlu perhatian serius adalah belanja modal hanya Rp 58,2 triliun atau turun lebih dari 31%. Padahal ini belanja yang langsung berdampak ke pembangunan dan lapangan kerja,” jelas Purbaya.
Berikut 15 Pemda dengan simpanan tertinggi di bank berdasarkan data Kementerian Keuangan:
– Provinsi DKI Jakarta Rp 14,6 triliun
– Provinsi Jawa Timur Rp 6,8 triliun
– Kota Banjarbaru Rp 5,1 triliun
– Provinsi Kalimantan Utara Rp 4,7 triliun
– Provinsi Jawa Barat Rp 4,1 triliun
– Kabupaten Bojonegoro Rp 3,6 triliun
– Kabupaten Kutai Barat Rp 3,2 triliun
– Provinsi Sumatera Utara Rp 3,1 triliun
– Kabupaten Kepulauan Talaud Rp 2,6 triliun
– Kabupaten Mimika Rp 2,4 triliun
– Kabupaten Badung Rp 2,2 triliun
– Kabupaten Tanah Bumbu Rp 2,11 triliun
– Provinsi Bangka Belitung Rp 2,10 triliun
– Provinsi Jawa Tengah Rp 1,9 triliun
– Kabupaten Balangan Rp 1,8 triliun.
Respons Dedi Mulyadi
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut tidak ada dana daerah yang disimpan dalam bentuk deposito di perbankan, termasuk di Bank BJB. Dia mengaku telah memeriksa langsung seluruh data keuangan Pemprov Jabar.
“Saya sudah cek, tidak ada yang disimpan dalam deposito. Saya tantang Pak Menkeu (Purbaya) untuk membuka data dan faktanya daerah mana yang menyimpan dana dalam bentuk deposito,” ujar Dedi seperti dilansir dari infoJabar, Selasa (21/10).
Dedi menyebut lambatnya realisasi anggaran bukan berarti daerah sengaja menahan belanja publik. Dia menyebut pemerintah daerah tengah menjalankan kebijakan efisiensi agar anggaran tersalurkan secara tepat sasaran.
Meski demikian, dia tak menutup kemungkinan memang ada daerah yang sengaja mengendapkan dana di bank Dedi meminta Kementerian Keuangan untuk bersikap terbuka dengan mengumumkan secara resmi daerah mana saja yang masih menyimpan dana besar di bank. .
“Sebaiknya, daripada menjadi spekulasi yang membangun opini negatif tentang kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan, umumkan saja daerah-daerah mana yang belum membelanjakan keuangannya dengan baik dan uangnya masih tersimpan dengan baik, bahkan ada yang disimpan dalam bentuk deposito,” ujarnya.
Purbaya pun menjawab tantangan Dedi. Dia mengatakan dirinya bukan pegawai Pemprov Jabar.
Purbaya menyebut data Pemda yang mengendap di bank diperolehnya dari Bank Indonesia (BI). Jika ingin mengetahui data itu secara detail, sebut Purbaya, KDM bisa memeriksanya sendiri ke BI selaku bank sentral. Purbaya menegaskan dirinya bukanlah pegawai Pemda Jabar.
“Saya bukan pegawai Pemda Jabar. Kalau dia mau periksa, periksa aja sendiri. Itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan setiap hari kali ya, setiap berapa minggu sekali. Itu seperti itu datanya. Dan di situ ada flag, ada contrengan nih punya siapa, punya siapa. Punya Pemda depositonya jenisnya apa, giro dan lain-lain. Jadi jangan Pak Dedi nyuruh saya kerja,” tegas Purbaya ditemui di kantor Pusat Kemenkeu, Jakarta, Selasa (21/10).
Respons Bobby Nasution
Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution juga merespons Purbaya. Dia menyebut dana Pemprov Sumut yang ada di bank tak sampai Rp 1 triliun.
“(Rekening Kas Uang Daerah) RKUD kita cuma satu ya, itu Bank Sumut, hari ini saldonya di sana ada Rp 990 miliar,” kata Bobby Nasution di Kantor Gubsu seperti dilansir infoSumut, Selasa (21/10).
Meski demikian, Bobby mengaku bakal mengecek soal data tersebut. Dia mengatakan dana pemprov yang ada di bank tak seperti data Kemenkeu.
“Itu pun untuk pembayaran beberapa kegiatan dan juga karena P itu dari Kemendagri evaluasi belum turun, jadi beberapa kegiatan masih terhold sehingga belum terjadi pembayaran,” jelasnya.
Pramono Bilang Data Purbaya soal Dana DKI Betul
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pernyataan Purbaya yang menyebut dana milik DKI sebesar Rp 14,6 triliun mengendap di bank daerah benar. Pramono menyebut dana itu segera digunakan untuk membayar berbagai kewajiban dan proyek di akhir tahun.
“Seperti yang disampaikan Pak Menteri Keuangan, Pak Purbaya, memang ada dana Rp 14,6 triliun yang dimiliki Pemda DKI di Bank Jakarta. Itu betul, bukan 100 persen, tapi 1.000 persen benar,” kata Pramono di Stasiun MRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025).
Pramono menjelaskan pola pengeluaran anggaran di DKI cenderung meningkat pada kuartal terakhir setiap tahun. Lonjakan ini, katanya, disebabkan pembayaran proyek pembangunan dan kegiatan layanan publik yang rampung pada November-Desember.
“Jakarta ini memang polanya begitu, terjadi pelonjakan pembayaran di akhir tahun. Tahun 2023 saja sekitar Rp 16 triliun, tahun 2024 Rp 18 triliun. Jadi dana ini disiapkan untuk pembayaran-pembayaran itu,” ujarnya.
Tonton juga video “Purbaya Jawab Permintaan Prabowo soal Tambah Dana LPDP” di sini:
Respons Dedi Mulyadi
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut tidak ada dana daerah yang disimpan dalam bentuk deposito di perbankan, termasuk di Bank BJB. Dia mengaku telah memeriksa langsung seluruh data keuangan Pemprov Jabar.
“Saya sudah cek, tidak ada yang disimpan dalam deposito. Saya tantang Pak Menkeu (Purbaya) untuk membuka data dan faktanya daerah mana yang menyimpan dana dalam bentuk deposito,” ujar Dedi seperti dilansir dari infoJabar, Selasa (21/10).
Dedi menyebut lambatnya realisasi anggaran bukan berarti daerah sengaja menahan belanja publik. Dia menyebut pemerintah daerah tengah menjalankan kebijakan efisiensi agar anggaran tersalurkan secara tepat sasaran.
Meski demikian, dia tak menutup kemungkinan memang ada daerah yang sengaja mengendapkan dana di bank Dedi meminta Kementerian Keuangan untuk bersikap terbuka dengan mengumumkan secara resmi daerah mana saja yang masih menyimpan dana besar di bank. .
“Sebaiknya, daripada menjadi spekulasi yang membangun opini negatif tentang kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan, umumkan saja daerah-daerah mana yang belum membelanjakan keuangannya dengan baik dan uangnya masih tersimpan dengan baik, bahkan ada yang disimpan dalam bentuk deposito,” ujarnya.
Purbaya pun menjawab tantangan Dedi. Dia mengatakan dirinya bukan pegawai Pemprov Jabar.
Purbaya menyebut data Pemda yang mengendap di bank diperolehnya dari Bank Indonesia (BI). Jika ingin mengetahui data itu secara detail, sebut Purbaya, KDM bisa memeriksanya sendiri ke BI selaku bank sentral. Purbaya menegaskan dirinya bukanlah pegawai Pemda Jabar.
“Saya bukan pegawai Pemda Jabar. Kalau dia mau periksa, periksa aja sendiri. Itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan setiap hari kali ya, setiap berapa minggu sekali. Itu seperti itu datanya. Dan di situ ada flag, ada contrengan nih punya siapa, punya siapa. Punya Pemda depositonya jenisnya apa, giro dan lain-lain. Jadi jangan Pak Dedi nyuruh saya kerja,” tegas Purbaya ditemui di kantor Pusat Kemenkeu, Jakarta, Selasa (21/10).
Respons Bobby Nasution
Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution juga merespons Purbaya. Dia menyebut dana Pemprov Sumut yang ada di bank tak sampai Rp 1 triliun.
“(Rekening Kas Uang Daerah) RKUD kita cuma satu ya, itu Bank Sumut, hari ini saldonya di sana ada Rp 990 miliar,” kata Bobby Nasution di Kantor Gubsu seperti dilansir infoSumut, Selasa (21/10).
Meski demikian, Bobby mengaku bakal mengecek soal data tersebut. Dia mengatakan dana pemprov yang ada di bank tak seperti data Kemenkeu.
“Itu pun untuk pembayaran beberapa kegiatan dan juga karena P itu dari Kemendagri evaluasi belum turun, jadi beberapa kegiatan masih terhold sehingga belum terjadi pembayaran,” jelasnya.
Pramono Bilang Data Purbaya soal Dana DKI Betul
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pernyataan Purbaya yang menyebut dana milik DKI sebesar Rp 14,6 triliun mengendap di bank daerah benar. Pramono menyebut dana itu segera digunakan untuk membayar berbagai kewajiban dan proyek di akhir tahun.
“Seperti yang disampaikan Pak Menteri Keuangan, Pak Purbaya, memang ada dana Rp 14,6 triliun yang dimiliki Pemda DKI di Bank Jakarta. Itu betul, bukan 100 persen, tapi 1.000 persen benar,” kata Pramono di Stasiun MRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025).
Pramono menjelaskan pola pengeluaran anggaran di DKI cenderung meningkat pada kuartal terakhir setiap tahun. Lonjakan ini, katanya, disebabkan pembayaran proyek pembangunan dan kegiatan layanan publik yang rampung pada November-Desember.
“Jakarta ini memang polanya begitu, terjadi pelonjakan pembayaran di akhir tahun. Tahun 2023 saja sekitar Rp 16 triliun, tahun 2024 Rp 18 triliun. Jadi dana ini disiapkan untuk pembayaran-pembayaran itu,” ujarnya.
Tonton juga video “Purbaya Jawab Permintaan Prabowo soal Tambah Dana LPDP” di sini:
