Indonesia dan melakukan nota kesepahaman (MoU) terkait perdagangan karbon. Jumlahnya mencapai 12 juta ton CO2e.
Penandatanganan dilakukan oleh PLN dan perusahaan Norwegia, Global Green Growth Institute (GGGI), di COP30 Brasil, Kamis (13/11). Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dan Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia Andreas Bjelland Eriksen menyaksikan langsung.
“Hari ini kita mencapai tonggak sejarah yang menentukan pencapaian selanjutnya bagi kerja sama Indonesia-Norwegia dan membuktikan kepada dunia bahwa kita dapat menjadi pemimpin dalam implementasi perdagangan karbon melalui skema Pasal 6 Perjanjian Paris,” kata Hanif.
“Bagi Indonesia, momen ini juga sangat penting karena Indonesia telah terbukti mampu mendukung pencapaian target global pengurangan emisi gas rumah kaca,” tambahnya.
Selain dari sektor Nature Base (NBS), Indonesia juga berencana membuka perdagangan karbon lewat Basis Teknologi (Tech-Base) di bidang energi terbarukan, khususnya lewat program PLTS dengan target 12 juta ton CO2e.
“Hal ini sekaligus membuktikan bahwa Indonesia mampu menjalankan perdagangan karbon tidak hanya dari NBS tetapi juga dari Basis Teknologi yang selama ini kurang seimbang implementasinya,” tambah Hanif.
Norwegia mengakui kerja sama dengan Indonesia terkait iklim sudah berlangsung lama. Norwegia pun senang bisa mencapai kesepakatan pembelian karbon.
“Saya sangat senang bahwa kami sekarang telah mencapai kesepakatan mengenai persyaratan utama untuk perjanjian pembelian salah satu program terbesar dalam Pasal 6, yang tidak boleh kita remehkan,” kata Andreas Bjelland Eriksen.
Sementara itu PLN menjelaskan bahwa MoU itu merupakan mutual express of intense, yang artinya PLN dan perusahaan Norwegia sama-sama mengeksplor eksekusi perdagangan karbon.
“Totalnya belum dapat informasi secara clear, tetapi plafonnya adalah sekitar, nantinya kalau di convert ke dalam karbon kreditnya, sekitar 12 juta ton ekuivalen,” ungkap Chief Technology and Sustainability Officer PLN,Evy Haryadi.
