Wakil Ketua (Waka) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Tamsil Linrung mengatakan dalam waktu singkat, arah kebijakan fiskal dan pembangunan pemerintahan Presiden Prabowo mulai menunjukkan pola baru yang dinilai lebih berpihak kepada daerah.
Dia menyebutkan, saat ini, pemerintah secara sadar membangun arsitektur fiskal baru yaitu menyalurkan lebih banyak anggaran langsung ke daerah untuk memperkuat fondasi ekonomi rakyat dan mempercepat pemerataan pembangunan.
“Arsitektur kebijakan fiskal satu tahun terakhir menunjukkan keberpihakan yang makin kuat kepada daerah. Pemerintah mengarahkan agar anggaran tidak berhenti di pusat, tetapi mengalir langsung ke daerah agar manfaatnya lebih cepat dirasakan masyarakat,” ujar Tamsil dalam keterangan tertulis, Senin (20/10/2025).
Menurut Tamsil, pergeseran pola alokasi anggaran ini merupakan langkah strategis untuk memastikan manfaat program nasional langsung menyentuh masyarakat di lapisan bawah.
Di mencontohkan, pada sektor pertanian, Nilai Tukar Petani (NTP) yang menjadi indikator kesejahteraan petani mengalami kenaikan signifikan selama setahun terakhir.
“Data resmi BPS menunjukkan peningkatan NTP sebagai bukti kinerja fiskal yang efektif. Artinya, kebijakan di sektor pertanian yang digawangi Menteri Pertanian Amran Sulaiman, berhasil menjadi motor penggerak ekonomi rakyat,” tuturnya.
Selain itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga dinilai Tamsil sebagai salah satu terobosan paling progresif dalam memperkuat ekonomi daerah. Program ini tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi menciptakan rantai ekonomi baru yang melibatkan petani, koperasi pangan, dan pelaku UMKM lokal sebagai penyedia bahan baku.
“Program MBG telah menjadi instrumen fiskal yang menumbuhkan ekonomi daerah. Ia bukan sekadar memberi makan, tetapi memberi hidup bagi ekonomi lokal,” ujar Tamsil.
Dia menegaskan bahwa arsitektur fiskal pemerintahan Presiden Prabowo mencerminkan arah ideologi pembangunan nasional yang pro rakyat yaitu mengembalikan energi pembangunan ke daerah. Fokus belanja negara didesain pada program dengan daya katrol langsung (direct impact) seperti ketahanan pangan, penguatan koperasi desa, UMKM, serta program sosial yang terukur manfaatnya.
“Kebijakan fiskal memberi energi yang lebih besar memompa denyut ekonomi daerah. Ini harus dipandang sebagai perubahan paradigma pembangunan nasional. Negara sedang menata ulang distribusi kesejahteraan agar manfaatnya lebih terasa di kabupaten dan pelosok,” tuturnya.
Meski keberpihakan fiskal terhadap daerah sudah terlihat jelas, Tamsil mengingatkan pentingnya aspek transparansi dan akuntabilitas. Menurutnya, tanpa tata kelola yang baik, keberpihakan fiskal bisa kehilangan dampak riilnya bagi masyarakat.
“DPD RI akan terus mengawal agar dana besar yang digelontorkan ke daerah benar-benar digunakan secara tepat sasaran. Kami mendorong agar daerah berperan sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar pelaksana kebijakan pusat,” tegasnya.
Tamsil juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara kebijakan nasional dan perencanaan daerah. Dia menyebut arah pembangunan nasional yang berpihak pada daerah harus diikuti oleh reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas aparatur daerah agar program bisa dieksekusi dengan efektif.
Dia juga menilai bahwa kekhawatiran sebagian pihak terhadap program nasional yang bersifat preskriptif atau terlalu cepat diimplementasikan tidak sepenuhnya tepat. Justru, kata Tamsil, kondisi ini menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk berinovasi dan mencari alternatif pendapatan yang kreatif tanpa membebani rakyat.
“Ini ruang bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kapasitas serta kredibilitasnya dalam mengelola anggaran dan potensi daerah secara lebih produktif,” ungkapnya.
Lebih jauh, Tamsil mengungkapkan bahwa pemerintah melalui Menteri Keuangan telah menyiapkan mekanisme reward bagi daerah yang mampu mengoptimalkan anggaran dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Daerah dengan kinerja fiskal yang kredibel akan mendapatkan tambahan transfer ke daerah sebagai bentuk penghargaan atas tata kelola yang baik.
Menurutnya, satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo menunjukkan adanya visi besar dalam mengorkestrasi paradigma fiskal baru yang tidak berhenti di level kementerian.
“Presiden Prabowo jelas mengusung semangat membangun Indonesia dari pinggiran seperti tertuang dalam Asta Cita, tapi dengan daya eksekusi yang lebih kuat jika dibanding dengan era-era sebelumnya. Dalam satu tahun, fondasinya sudah mulai terbentuk. Tugas kita adalah memastikan keberlanjutan dan pengawasan,” jelasnya.
Tamsil lantas mengingatkan pentingnya pengawasan dan sinergi lintas lembaga agar penyaluran dana ke daerah berjalan efektif.
“Keberpihakan ini akan sia-sia jika tidak dibarengi tata kelola yang baik. DPD akan terus mengawal implementasi kebijakan fiskal yang pro-daerah,” kata Tamsil.
Tamsil Linrung menegaskan bahwa langkah Presiden Prabowo terhadap daerah bukan sekadar retorika politik, tetapi terukur melalui struktur anggaran yang berpihak pada pemerataan.
“Ini bukan sekadar wacana keberpihakan, tetapi kebijakan nyata yang dapat kita ukur. Tantangannya sekarang adalah memastikan bahwa setiap rupiah yang dialirkan ke daerah benar-benar sampai ke rakyat,” tutupnya.
