Gugus Tugas Polri untuk Mendukung Ketahanan Pangan sedang mempersiapkan Panen Raya Tahap II Jagung. Untuk memastikan kegiatan berlangsung sesuai rencana, Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri selaku Ketua Pelaksana , Komjen Dedi Prasetyo, menerangkan empat strategi.
“Pendataan luas lahan dan Potensi hasil panen, koordinasi penyerapan jagung sesuai HPP, pengawasan ketat harga jagung di tingkat petani, dan sosialisasi serta fasilitasi petani,” kata Komjen Dedi dalam keterangan tertulis, Senion (28/4/2025).
Komjen Dedi meminta seluruh jajaran koordinasi intensif dengan Pemda dan Perum BULOG di tingkat kabupaten atau kota, serta provinsi untuk menjamin penyerapan jagung petani sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp5.500 per kilogram. Kemudian mengidentifikasi dan menyelesaikan kendala distribusi, termasuk pembangunan gudang dan cold storage di desa.
“Sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto,” tegas dia.
Komjen Dedi berharap identifikasi potensi praktik spekulasi dan penguasaan pasar oleh tengkulak juga dilakukan. Lalu Komjen Dedi meminta jajaran tak segan melakukan pengendalian hukum terhadap pelanggaran pasar yang merugikan petani.
“Melaksanakan pengawasan rutin di lapangan untuk memastikan HPP Rp 5.500/kg tetap terjaga,” tutur dia.
Lalu strategi keempat adalah Gugus Tugas Pangan harus memperkuat sosialisasi HPP jagung kepada petani. Kemudian bertindak sebagai fasilitator penghubung antara petani dengan Bulog, untuk memastikan penyerapan hasil panen tepat waktu.
“Sebagai penggerak, perekat sumber daya, dan penjaga kedaulatan pangan. Bukan sebagai petani, pemodal, atau pelaksana teknis,” kata dia.
Komjen Dedi juga menekankan soal Presiden Prabowo Subianto yang mengarahkan soal pentingnya pembangunan infrastruktur logistik seperti gudang dan cold storage di pedesaan untuk memperkuat ketahanan pangan.
“Polri dan TNI hadir sebagai penggerak logistik dengan kecepatan eksekusi di lapangan. Ini bukan hanya tentang panen, tetapi juga menjamin ketersediaan pangan saat krisis global,” pungkas Komjen Dedi.
