BPKN menilai Gubernur Bali berpotensi melanggar hak konsumen melalui pelarangan produksi AMDK di bawah 1 liter. Baca selengkapnya di sini.
BPKN menilai Gubernur Bali berpotensi melanggar hak konsumen melalui pelarangan produksi AMDK di bawah 1 liter. Baca selengkapnya di sini.