Tak Hanya Bank DKI, Pramono Bakal Evaluasi Seluruh BUMD

Posted on

Gubernur Jakarta tengah memantau dan mengevaluasi seluruh badan usaha milik daerah (BUMD) Jakarta, tidak hanya Bank DKI. Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, mengatakan Pramono memfokuskan perhatian pada kinerja BUMD.

“Semua kita pelajari BUMD, BUMD ini kan kita juga melihat. Bukan cuma ada Bank DKI, ada BUMD lain, kita lihat dong pembukuannya gimana nih. Semua dalam tahap pemantauan dan evaluasi,” kata Chico saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Rabu (16/4/2025).

Chico menekankan banyak BUMD yang seharusnya dapat menghasilkan keuntungan, namun justru merugi karena dikelola secara tidak profesional. Maka pihaknya terus memantau untuk memastikan tidak ada perusahaan yang terus merugi akibat pengelolaan yang tak profesional.

“Mana yang biru, mana yang berwarna merah, mana yang rugi terus. Jadi pada prinsipnya, data kelolanya harus diperbaiki. Yang utama adalah profesionalisme. Artinya apa? Ini BUMD asetnya juga pada banyak. Perusahaan-perusahannya gede-gede. Tapi kok rugi mulu? Nah ini tidak boleh terjadilah,” ungkapnya.

Di sisi lain, Pemprov Jakarta juga menyoroti pentingnya penempatan direksi yang kompeten dan bukan hasil dari politik praktis.

“Tadi sempat disampaikan oleh Pak Gub, misalnya ada suara-suara yang mengatakan bagian direksi itu titipan. Nah ini tidak boleh lagi terjadi,” imbuhnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membebastugaskan Direktur IT Bank DKI Amirul Wicaksono. Hal itu buntut masalah dalam layanan Bank DKI beberapa waktu lalu, yakni nasabah mengeluh tak bisa melakukan transaksi sejak malam takbiran atau 30 Maret 2025.

Pernyataan itu disampaikan Pramono saat rapat terbatas dengan Direksi Bank DKI di Balai Kota Jakarta, Selasa (8/4). Pada video instagram yang diunggah Pramono ia menegaskan bahwa akan membebastugaskan Amirul.

“Jadi untuk itu saya akan putuskan pembebastugasan direktur IT-nya segera dilakukan dan harus dilakukan sekarang,” kata Pramono.

“Laporkan ke Bareskrim, proses hukum, karena ini sudah keterlaluan. Nggak mungkin nggak melibatkan orang dalam,” lanjutnya.