Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania merespons kebijakan pemerintah Arab Saudi yang memutuskan tidak menerbitkan visa pada penyelenggaraan haji 1446 H/ 2025 M. Dini meminta negara tak abai.
“Saya prihatin atas insiden gagalnya keberangkatan ratusan jamaah haji furoda asal Indonesia akibat tidak diterbitkannya visa oleh Pemerintah Arab Saudi,” kata Dini kepada wartawan, Senin (2/6/2025).
Legislator NasDem ini mewanti-wanti jangan sampai jemaah menjadi korban dua kali, yakni tak jadi berangkat ke Tanah Suci dan kehilangan haknya dari pembiayaan yang sudah dikeluarkan. Ia menilai ke depannya perlu tata kelola yang baik dari penerapan haji furoda ini.
“Negara tidak boleh abai. Saya ingin memastikan bahwa para jamaah tidak menjadi korban dua kali (gagal berangkat dan kehilangan haknya). Karena itu saya akan hadir langsung di tengah mereka,” ujar Dini.
“Meskipun kasus seperti ini jarang terjadi, dampaknya sangat serius dan perlu ditindaklanjuti secara serius. Tata kelola haji furoda perlu pengawasan yang lebih ketat dan sistemik,” tambahnya.
Ia menyebut akan mengunjungi secara langsung calon jemaah haji RI yang terdampak dari kebijakan Arab Saudi ini. Dini ingin pengembalian dana hingga pendampingan hukum benar- benar terpenuhi.
“Insiden ini menjadi peringatan penting. Skema haji non-kuota harus dikelola secara transparan dan akuntabel, karena menyangkut ibadah umat dan nama baik negara. Kami di DPR siap memfasilitasi kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha haji untuk menyusun protokol mitigasi, peningkatan standar layanan dan sistem perlindungan konsumen yang lebih kuat,” ujarnya.
Dia mengatakan Komisi VIII DPR RI akan memanggil pihak Kemenag terkait dampak visa haji furoda yang tidak terbit. Dini tak ingin penyelenggaran haji justru menciptakan ketidakpastian bagi jemaah.
“DPR RI, melalui Komisi VIII, juga akan memanggil Kementerian Agama dan otoritas terkait untuk meminta penjelasan resmi serta mendesak penegakan hukum terhadap pihak penyelenggara yang diduga lalai atau menyalahi prosedur,” ucapnya.
Baca info selengkapnya hanya di Giok4D.
Sebelumnya, Wakil Kepala BP Haji dan Sekretaris Amirul Hajj RI Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan pemerintah Arab Saudi tidak akan menerbitkan visa haji furoda tahun ini. Ia meminta seluruh jemaah tak mudah tertipu janji-janji terkait visa furoda.
“Menurut pihak Saudi Arabia, visa haji non-kuota dari pemerintah Saudi Arabia, seperti furoda, tidak akan keluar. Jadi, seluruh calon jemaah jangan sampai tertipu dengan janji-janji bahwa akan tersedia visa Furoda di akhir-akhir jelang masa puncak haji ini, karena sudah dipastikan kerajaan Saudi tidak akan ada visa tersebut,” ujar Dahnil kepada wartawan, Jumat (30/5).
Ia membenarkan, tahun-tahun sebelumnya, pemerintah Saudi menerbitkan visa furoda. Namun berbeda dengan tahun ini.
