Thailand dan Kamboja Tarik Pasukan Usai Baku Tembak di Perbatasan

Posted on

dan Kamboja mengumumkan kesepakatan untuk menarik pasukan mereka di daerah perbatasan yang disengketakan. Penarikan pasukan usai seorang tentara tewas bulan lalu dalam bentrokan militer.

Dilansir AFP, Senin (9/6/2025), telah terjadi kekerasan sporadis di perbatasan Thailand-Kamboja sejak 2008, yang mengakibatkan sedikitnya 28 kematian.

Seorang tentara Kamboja tewas dalam bentrokan terbaru pada tanggal 28 Mei di daerah yang dikenal sebagai Segitiga Zamrud, tempat perbatasan Kamboja, Thailand, dan Laos bertemu.

Menyusul perselisihan dalam beberapa hari terakhir mengenai kontrol perbatasan dan pasukan, kedua belah pihak bertemu pada Minggu (8/6), dan sepakat untuk menempatkan kembali tentara mereka.

Perdana Menteri (PM) Thailand Paetongtarn Shinawatra mengatakan dia telah berbicara dengan pemerintah Kamboja dan pembicaraan telah mencapai “kesimpulan positif”.

“Kedua belah pihak telah sepakat untuk bersama-sama menyesuaikan pasukan militer di titik-titik konflik untuk mengurangi suasana konfrontasi,” tulisnya di X. Pembahasan lebih lanjut akan dilakukan pada tanggal 14 Juni, tambah perdana menteri.

Kementerian Pertahanan Kamboja mengatakan kedua militer bertemu dan “memutuskan untuk menyesuaikan kekuatan kedua belah pihak, untuk kembali ke posisi yang tepat guna mengurangi konfrontasi”.

Mantan Perdana Menteri Kamboja yang berpengaruh, Hun Sen, mengatakan penyesuaian kekuatan melalui “saling pengertian” adalah “penting untuk menghindari bentrokan kekerasan berskala besar”.

Thailand dan Kamboja telah lama berselisih mengenai perbatasan mereka yang panjangnya lebih dari 800 kilometer (500 mil), yang sebagian besar dibuat selama pendudukan Prancis di Indochina.

Perdana Menteri Kamboja Hun Manet mengatakan pada Senin (2/6) lalu, bahwa kerajaan akan mengajukan pengaduan ke Mahkamah Internasional (ICJ) atas sengketa perbatasan tersebut.

ICJ memutuskan pada tahun 2013 bahwa wilayah yang disengketakan itu milik Kamboja, tetapi Thailand mengatakan tidak menerima yurisdiksi ICJ.