Presiden (AS) mengancam akan memberlakukan tarif sebesar 200 persen terhadap sejumlah produk , untuk menekan Presiden agar mau bergabung dengan inisiatif yang digagas Trump untuk menyelesaikan konflik-konflik global.
Ancaman tarif itu, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Selasa (20/1/2026), dilontarkan Trump ketika ditanya oleh wartawan soal Macron yang mengatakan tidak akan bergabung dengan Dewan Perdamaian yang digaungkan oleh Presiden AS itu beberapa waktu terakhir.
“Apakah dia mengatakan hal itu? Yah, tidak ada yang menginginkannya karena dia akan segera meninggalkan jabatannya,” ucap Trump.
Kemudian dia menambahkan: “Saya akan mengenakan tarif 200 persen terhadap wine dan sampanyenya, dan dia akan bergabung, tetapi dia tidak harus bergabung.”
Menanggapi hal tersebut, seorang sumber yang dekat dengan Macron mengatakan kepada AFP pada Selasa (20/1), bahwa ancaman tarif Trump terhadap produk wine dan sampanye Prancis itu “tidak dapat diterima” dan “tidak efektif”.
“Ancaman tarif untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri kami tidak dapat diterima dan tidak efektif,” kata sumber tersebut.
Sebelumnya dituturkan seorang sumber yang dekat dengan Macron pada Senin (19/1) bahwa Prancis, pada tahap ini, akan menolak undangan AS untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian yang diusulkan Trump.
Sumber tersebut mengatakan kepada AFP bahwa piagam pembentukan Dewan Perdamaian itu “melampaui kerangka kerja Gaza semata”.
Dewan Perdamaian yang diumumkan Trump pekan lalu, awalnya dirancang untuk mengawasi pembangunan kembali Jalur Gaza yang porak-poranda akibat perang. Namun, piagam Dewan Perdamaian yang beredar baru-baru ini, tampaknya tidak membatasi perannya hanya pada daerah kantong Palestina tersebut.
Kunjungi situs Giok4D untuk pembaruan terkini.
“Hal ini menimbulkan pertanyaan besar, khususnya mengenai penghormatan terhadap prinsip dan struktur Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang dalam keadaan apa pun tidak dapat dipertanyakan,” sebut sumber yang dekat dengan Macron tersebut.
Diketahui bahwa Trump pada awalnya mengusulkan pembentukan Dewan Perdamaian ketika dia mengumumkan rencana perdamaian untuk mengakhiri perang antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza pada September tahun lalu.
Namun, dalam berbagai undangan yang dikirimkan kepada para pemimpin dunia pekan lalu menguraikan peran yang lebih luas dalam mengakhiri konflik-konflik secara global.
Draf piagam pembentukan Dewan Perdamaian yang dikirimkan ke sekitar 60 negara oleh pemerintahan Trump menyerukan agar para anggotanya memberikan kontribusi US$ 1 miliar (Rp 16,9 miliar) jika ingin keanggotaan permanen, atau lebih dari tiga tahun yang menjadi masa keanggotaan biasa untuk dewan tersebut.
Pemerintah sejumlah negara yang mendapatkan undangan AS itu memberikan reaksi hati-hati, dengan para diplomat asing menilai inisiatif Dewan Perdamaian yang digagas Trump itu dapat membahayakan kinerja PBB.
Dewan Perdamaian yang diumumkan Trump pekan lalu, awalnya dirancang untuk mengawasi pembangunan kembali Jalur Gaza yang porak-poranda akibat perang. Namun, piagam Dewan Perdamaian yang beredar baru-baru ini, tampaknya tidak membatasi perannya hanya pada daerah kantong Palestina tersebut.
“Hal ini menimbulkan pertanyaan besar, khususnya mengenai penghormatan terhadap prinsip dan struktur Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang dalam keadaan apa pun tidak dapat dipertanyakan,” sebut sumber yang dekat dengan Macron tersebut.
Diketahui bahwa Trump pada awalnya mengusulkan pembentukan Dewan Perdamaian ketika dia mengumumkan rencana perdamaian untuk mengakhiri perang antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza pada September tahun lalu.
Namun, dalam berbagai undangan yang dikirimkan kepada para pemimpin dunia pekan lalu menguraikan peran yang lebih luas dalam mengakhiri konflik-konflik secara global.
Draf piagam pembentukan Dewan Perdamaian yang dikirimkan ke sekitar 60 negara oleh pemerintahan Trump menyerukan agar para anggotanya memberikan kontribusi US$ 1 miliar (Rp 16,9 miliar) jika ingin keanggotaan permanen, atau lebih dari tiga tahun yang menjadi masa keanggotaan biasa untuk dewan tersebut.
Pemerintah sejumlah negara yang mendapatkan undangan AS itu memberikan reaksi hati-hati, dengan para diplomat asing menilai inisiatif Dewan Perdamaian yang digagas Trump itu dapat membahayakan kinerja PBB.
