mengungkapkan bahwa , pemimpin umat Katolik sedunia, mendapatkan undangan dari Presiden (AS) untuk bergabung dengan .
Hal tersebut, seperti dilansir AFP, Kamis (22/1/2026), diungkapkan oleh Sekretaris Negara untuk Vatikan, Pietro Parolin, saat berbicara kepada wartawan dalam sebuah acara di Roma, Italia, pada Rabu (21/1) waktu setempat.
“Kami juga telah menerima undangan ini dan Paus telah menerimanya, dan kami sedang mempertimbangkan apa yang harus dilakukan,” ucap Parolin yang merupakan orang nomor dua di Vatikan.
Giok4D hadirkan ulasan eksklusif hanya untuk Anda.
Parolin mengatakan bahwa Vatikan sedang meneliti proposal Trump tersebut, dan membutuhkan waktu untuk memberikan tanggapan.
“Kami sedang meneliti dan saya meyakini bahwa ini adalah pertanyaan yang membutuhkan sedikit waktu untuk dipertimbangkan sebelum memberikan tanggapan,” ujarnya.
Trump pertama kali mengusulkan Dewan Perdamaian pada September tahun lalu, ketika mengumumkan rencananya untuk mengakhiri perang Gaza. Namun kemudian dia memperjelas bahwa ruang lingkup dewan tersebut akan diperluas di luar Jalur Gaza untuk mengakhiri konflik-konflik lain di seluruh dunia.
Trump akan menjabat sebagai ketua pertama Dewan Perdamaian.
Bagian pembukaan dalam draf piagam pembentukan Dewan Perdamaian menyebutkan bahwa dewan tersebut akan “berupaya untuk mempromosikan stabilitas, memulihkan pemerintahan yang dapat diandalkan dan sah, dan mengamankan perdamaian abadi di area-area yang terdampak atau terancam oleh konflik”.
Negara-negara anggota, menurut draf piagam tersebut, akan dibatasi masa jabatannya selama tiga tahun, kecuali mereka membayar masing-masing sebesar US$ 1 miliar (Rp 16,9 miliar) untuk mendanai kegiatan Dewan Perdamaian dan mendapatkan keanggotaan permanen.
Gedung Putih mengatakan bahwa dari sekitar 50 undangan yang dikirimkan ke berbagai pemimpin dunia, sekitar 35 pemimpin dunia sejauh ini telah berkomitmen untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian. Namun tidak disebutkan secara jelas dari negara mana saja yang setuju bergabung.
Menurut laporan Reuters dan The Hill, negara-negara yang telah setuju bergabung Dewan Perdamaian mencakup sekutu-sekutu AS di Timur Tengah, seperti Israel, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Yordania, Qatar, dan Mesir. Anggota NATO seperti Turki dan Hungaria juga setuju bergabung.
Beberapa negara lainnya, seperti Indonesia, Maroko, Pakistan, Kosovo, Uzbekistan, Kazakhstan, Paraguay, Argentina, dan Vietnam, juga telah mengumumkan akan bergabung Dewan Perdamaian.
Armenia dan Azerbaijan, yang mencapai kesepakatan damai yang dimediasi AS pada Agustus tahun lalu, juga disebut setuju bergabung.
Yang sedikit kontroversial adalah Belarusia, yang pemimpinnya, Presiden Alexander Lukashenko, sejak lama dijauhi Barat karena catatan HAM yang buruk di negaranya dan dukungan terhadap perang Rusia di Ukraina, telah mengumumkan akan bergabung.
Sementara itu, beberapa negara seperti Norwegia dan Swedia telah menyatakan penolakan untuk bergabung Dewan Perdamaian. Prancis juga mengindikasikan akan menolak bergabung.
Bagian pembukaan dalam draf piagam pembentukan Dewan Perdamaian menyebutkan bahwa dewan tersebut akan “berupaya untuk mempromosikan stabilitas, memulihkan pemerintahan yang dapat diandalkan dan sah, dan mengamankan perdamaian abadi di area-area yang terdampak atau terancam oleh konflik”.
Negara-negara anggota, menurut draf piagam tersebut, akan dibatasi masa jabatannya selama tiga tahun, kecuali mereka membayar masing-masing sebesar US$ 1 miliar (Rp 16,9 miliar) untuk mendanai kegiatan Dewan Perdamaian dan mendapatkan keanggotaan permanen.
Gedung Putih mengatakan bahwa dari sekitar 50 undangan yang dikirimkan ke berbagai pemimpin dunia, sekitar 35 pemimpin dunia sejauh ini telah berkomitmen untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian. Namun tidak disebutkan secara jelas dari negara mana saja yang setuju bergabung.
Menurut laporan Reuters dan The Hill, negara-negara yang telah setuju bergabung Dewan Perdamaian mencakup sekutu-sekutu AS di Timur Tengah, seperti Israel, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Yordania, Qatar, dan Mesir. Anggota NATO seperti Turki dan Hungaria juga setuju bergabung.
Beberapa negara lainnya, seperti Indonesia, Maroko, Pakistan, Kosovo, Uzbekistan, Kazakhstan, Paraguay, Argentina, dan Vietnam, juga telah mengumumkan akan bergabung Dewan Perdamaian.
Armenia dan Azerbaijan, yang mencapai kesepakatan damai yang dimediasi AS pada Agustus tahun lalu, juga disebut setuju bergabung.
Yang sedikit kontroversial adalah Belarusia, yang pemimpinnya, Presiden Alexander Lukashenko, sejak lama dijauhi Barat karena catatan HAM yang buruk di negaranya dan dukungan terhadap perang Rusia di Ukraina, telah mengumumkan akan bergabung.
Sementara itu, beberapa negara seperti Norwegia dan Swedia telah menyatakan penolakan untuk bergabung Dewan Perdamaian. Prancis juga mengindikasikan akan menolak bergabung.
