Dewan Keamanan akan menggelar pertemuan besok. Pertemuan itu digelar atas desakan dari Venezuela setelah Amerika Serikat (AS) menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro.
Dilansir Reuters dan Anadolu Agency, Minggu (4/1/2026), Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan serangan AS ke Venezuela tersebut berbahaya.
Menteri Luar Negeri Venezuela, Yvan Gil, telah meminta pertemuan mendesak Dewan Keamanan PBB. Dia mengatakan AS telah melakukan agresi kriminal terhadap Venezuela.
“Sebagai tanggapan atas agresi kriminal yang dilakukan oleh pemerintah AS terhadap negara kami, kami telah meminta pertemuan mendesak Dewan Keamanan PBB, badan yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum internasional,” kata Gil.
“Tidak ada serangan pengecut yang akan menang melawan kekuatan rakyat ini, yang akan muncul sebagai pemenang,” tambahnya.
Venezuela telah menuduh AS menyerang instalasi sipil dan militer di beberapa negara bagian dan menyatakan keadaan darurat nasional. Presiden AS Donald Trump juga telah mengkonfirmasi serangan ‘skala besar’ tersebut dan menyatakan Maduro dan istrinya telah ditangkap.
Kolombia, yang didukung oleh Rusia dan China, juga meminta pertemuan dewan yang beranggotakan 15 negara tersebut. Dewan Keamanan PBB telah bertemu dua kali pada bulan Oktober dan Desember 2025 terkait meningkatnya ketegangan antara AS Serikat dan Venezuela.
“Ini adalah perang kolonial yang bertujuan untuk menghancurkan bentuk pemerintahan republik kami, yang dipilih secara bebas oleh rakyat kami, dan untuk memaksakan pemerintahan boneka yang memungkinkan penjarahan sumber daya alam kami, termasuk cadangan minyak terbesar di dunia,” tulis Duta Besar Venezuela untuk PBB, Samuel Moncada, kepada Dewan Keamanan PBB.
Dia mengatakan AS telah melanggar Piagam PBB yang menyatakan ‘Semua anggota harus menahan diri dalam hubungan internasional mereka dari ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara mana pun’
Pemerintahan Trump selama berbulan-bulan telah menargetkan kapal-kapal yang dituduh terlibat perdagangan narkoba di lepas pantai Venezuela dan pantai Pasifik Amerika Latin. AS meningkatkan kehadiran militernya di wilayah tersebut dan mengumumkan blokade terhadap semua kapal yang dikenai sanksi AS, termasuk mencegat dua kapal tanker yang bermuatan minyak mentah Venezuela.
AS mencari pembenaran atas tindakannya dengan Pasal 51 Piagam PBB, yang mengharuskan Dewan Keamanan PBB segera diberitahu tentang tindakan apa pun yang diambil negara-negara untuk membela diri terhadap serangan bersenjata.
“Ini bukan perubahan rezim, ini keadilan. Maduro adalah seorang diktator yang didakwa dan tidak sah yang memimpin organisasi terorisme narkoba yang bertanggung jawab atas pembunuhan warga negara Amerika,” tulis Duta Besar AS untuk PBB Mike Waltz di X.
Maduro ditangkap pasukan AS pada Sabtu (3/1) dini hari. Penangkapan ini merupakan puncak dari ketegangan antara Presiden AS Donald Trump dengan Maduro yang dituduhnya mendukung kartel narkoba.
Lihat juga Video ‘Wapres Venezuela Minta Maduro Dibebaskan, Sebut Ogah Jadi Budak’:
“Ini adalah perang kolonial yang bertujuan untuk menghancurkan bentuk pemerintahan republik kami, yang dipilih secara bebas oleh rakyat kami, dan untuk memaksakan pemerintahan boneka yang memungkinkan penjarahan sumber daya alam kami, termasuk cadangan minyak terbesar di dunia,” tulis Duta Besar Venezuela untuk PBB, Samuel Moncada, kepada Dewan Keamanan PBB.
Dia mengatakan AS telah melanggar Piagam PBB yang menyatakan ‘Semua anggota harus menahan diri dalam hubungan internasional mereka dari ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara mana pun’
Pemerintahan Trump selama berbulan-bulan telah menargetkan kapal-kapal yang dituduh terlibat perdagangan narkoba di lepas pantai Venezuela dan pantai Pasifik Amerika Latin. AS meningkatkan kehadiran militernya di wilayah tersebut dan mengumumkan blokade terhadap semua kapal yang dikenai sanksi AS, termasuk mencegat dua kapal tanker yang bermuatan minyak mentah Venezuela.
AS mencari pembenaran atas tindakannya dengan Pasal 51 Piagam PBB, yang mengharuskan Dewan Keamanan PBB segera diberitahu tentang tindakan apa pun yang diambil negara-negara untuk membela diri terhadap serangan bersenjata.
“Ini bukan perubahan rezim, ini keadilan. Maduro adalah seorang diktator yang didakwa dan tidak sah yang memimpin organisasi terorisme narkoba yang bertanggung jawab atas pembunuhan warga negara Amerika,” tulis Duta Besar AS untuk PBB Mike Waltz di X.
Maduro ditangkap pasukan AS pada Sabtu (3/1) dini hari. Penangkapan ini merupakan puncak dari ketegangan antara Presiden AS Donald Trump dengan Maduro yang dituduhnya mendukung kartel narkoba.
Lihat juga Video ‘Wapres Venezuela Minta Maduro Dibebaskan, Sebut Ogah Jadi Budak’:
