Menteri BUMN merespons soal wacana agar diisi oleh kantor kementerian hingga BUMN. Erick mengatakan BUMN akan memberikan tanggapan sendiri terkait hal tersebut.
“Nanti BUMN statement sendiri,” kata Erick di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (23/7/2025).
Erick belum menanggapi lebih lanjut terkait wacana tersebut. Termasuk apakah Erick sepakat dengan wacana tersebut.
Usulan soal IKN diisi kantor BUMN ini digulirkan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima. Dia menyebutkan IKN tak boleh kosong dan mengusulkan untuk diisi Kementerian BUMN.
“Kalau begitu, saya mengusulkan misalnya aktivitas di sana tidak boleh kosong, harus ada. Kalau pemerintahnya belum, bisa diusahakan bagaimana seluruh BUMN itu bisa berkantor di OIKN. Bisa menjadi prioritas,” kata Aria Bima di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (21/7).
Sementara itu, anggota Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron, mengatakan tak tertutup kemungkinan IKN diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN. Herman Khaeron menilai hal itu bisa saja, termasuk Kementerian Kehutanan (Kemhut).
“Ya mungkin saja, bisa saja. Bisa saja tentu ini menjadi domain dan menjadi kewenangannya pemerintah. Bisa saja memindahkan misalkan Kementerian Kehutanan bisa. Atau kementerian-kementerian yang betul-betul sekiranya bisa memulai beraktivitas di sana,” ujar Herman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (22/7).
