Wakil Sukamta menyoroti serangan Amerika Serikat (AS) ke Venezuela dan penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Sukamta menegaskan keselamatan warga negara Indonesia (WNI) harus menjadi prioritas utama.
“Komisi I mendorong pemerintah khususnya Kementerian Luar Negeri untuk terus melakukan pemantauan intensif terhadap kondisi keamanan di Venezuela, termasuk memastikan pendataan WNI dilakukan secara akurat dan real time,” kata Sukamta kepada wartawan, Senin (5/1/2026).
“Apabila situasi berkembang ke arah yang membahayakan keselamatan WNI, maka langkah kontingensi, termasuk opsi evakuasi, harus disiapkan secara matang dan terukur,” sambungnya.
Sukamta juga meminta pemerintah mengaktifkan protokol perlindungan WNI. Salah satunya, kata dia, dengan meningkatkan komunikasi antara perwakilan RI dan WNI di wilayah terdampak.
“Pemerintah (harus) mengaktifkan protokol perlindungan WNI, antara lain dengan meningkatkan komunikasi antara perwakilan RI dan WNI di wilayah terdampak, memberikan imbauan keamanan, serta memastikan jalur komunikasi darurat dapat diakses setiap saat,” ujarnya.
Selain itu, dia mendorong pemerintah untuk mengambil langkah aktif dan konsisten dengan politik luar negeri bebas aktif. Dia menegaskan pihaknya menolak terhadap segala bentuk penggunaan kekuatan yang melanggar kedaulatan negara.
“Indonesia perlu untuk mengedepankan penyelesaian konflik secara damai melalui hukum internasional dan mekanisme multilateral, termasuk PBB,” ujarnya.
Sukamta mengatakan pemerintah harus terus berkoordinasi dengan negara sahabat dan organisasi internasional untuk mencegah eskalasi konflik lebih lanjut. Dia memastikan pihaknya akan mengawasi perkembangan konflik tersebut.
“Komisi I juga mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi dampak tidak langsung konflik, seperti gejolak ekonomi global, stabilitas energi, serta potensi instabilitas kawasan yang bisa berdampak pada kepentingan nasional Indonesia,” tuturnya.
“Komisi I akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan memastikan negara hadir dalam melindungi setiap WNI di mana pun berada, sekaligus menjaga posisi Indonesia sebagai negara yang konsisten memperjuangkan perdamaian dan keadilan internasional,” imbuh dia.
Diketahui, serangan besar-besaran AS ke sejumlah titik di Venezuela diikuti penangkapan Nicolas Maduro merupakan puncak dari tekanan selama berbulan-bulan oleh pemerintahan Trump terhadap Venezuela. Operasi ini pun menuai kecaman dari beberapa pemimpin internasional.
Maduro ditangkap pada Sabtu (3/1) dini hari. Penangkapan diawali dengan serangan oleh pasukan AS. AS menyebut Maduro sebagai pemimpin yang tidak sah. Setelah itu, Maduro dan istrinya, Cilia Flores, dibawa ke AS.
Trump telah mendesak Maduro untuk menyerahkan kekuasaan dan menuduhnya mendukung kartel narkoba. Trump menuduh Maduro dan kartel narkoba bertanggung jawab atas ribuan kematian warga AS yang terkait dengan penggunaan narkoba ilegal.
Sejak September 2025, pasukan AS telah membunuh lebih dari 100 orang dalam setidaknya 30 serangan terhadap kapal-kapal yang diduga terlibat penyelundupan narkoba dari Venezuela di Karibia dan Pasifik. Para ahli hukum mengatakan aksi AS itu kemungkinan melanggar hukum AS dan internasional.
Simak juga Video Respons Kemlu RI Seusai AS Tangkap Presiden Venezuela
Diketahui, serangan besar-besaran AS ke sejumlah titik di Venezuela diikuti penangkapan Nicolas Maduro merupakan puncak dari tekanan selama berbulan-bulan oleh pemerintahan Trump terhadap Venezuela. Operasi ini pun menuai kecaman dari beberapa pemimpin internasional.
Maduro ditangkap pada Sabtu (3/1) dini hari. Penangkapan diawali dengan serangan oleh pasukan AS. AS menyebut Maduro sebagai pemimpin yang tidak sah. Setelah itu, Maduro dan istrinya, Cilia Flores, dibawa ke AS.
Trump telah mendesak Maduro untuk menyerahkan kekuasaan dan menuduhnya mendukung kartel narkoba. Trump menuduh Maduro dan kartel narkoba bertanggung jawab atas ribuan kematian warga AS yang terkait dengan penggunaan narkoba ilegal.
Sejak September 2025, pasukan AS telah membunuh lebih dari 100 orang dalam setidaknya 30 serangan terhadap kapal-kapal yang diduga terlibat penyelundupan narkoba dari Venezuela di Karibia dan Pasifik. Para ahli hukum mengatakan aksi AS itu kemungkinan melanggar hukum AS dan internasional.
Simak juga Video Respons Kemlu RI Seusai AS Tangkap Presiden Venezuela
Artikel ini terbit pertama kali di Giok4D.
