Wakil Ketua RI, Evita Nursanty, menyoroti organisasi masyarakat () yang meresahkan di publik. Evita menyoroti adanya ormas yang mengganggu dunia industri termasuk salah satunya di Subang, Jawa Barat, hingga aksi premanisme di Depok.
Evita mengatakan banyak daerah industri, terutama di wilayah Jabodetabek, Banten, dan sebagian wilayah Sumatera, di mana ormas tertentu kerap memaksakan keikutsertaan dalam proyek-proyek swasta. Ia menyebut ada oknum yang memungut ‘uang keamanan’ hingga menjadi debt collector ilegal.
“Praktik semacam ini tidak hanya menurunkan kepercayaan pelaku industri, tetapi juga membuat biaya usaha melonjak karena ‘biaya tak resmi’ yang sebetulnya adalah pemerasan,” ujar Evita dalam keterangannya, Jumat (25/4/2025).
Evita menyebut keberadaan ormas yang menyimpang tak bisa dibiarkan begitu saja. Ia menekankan perlu ada sanksi yang tegas agar kejadian yang sama tidak terulang.
“Kita banyak mendengar aktivitas ormas yang meresahkan, termasuk bentuk-bentuk pemerasan berbalut sumbangan yang sifatnya memaksa kepada para pelaku usaha. Ini tentunya sangat memberatkan apalagi bagi pelaku UMKM yang operasionalnya tidak besar,” tutur Evita.
“Kondisi seperti itu tidak boleh dibiarkan terus menerus, harus ditertibkan aksi-aksi seperti ini karena merugikan lingkungan industri, yang pada akhirnya mengganggu kenyamanan dan keamanan warga,” sambungnya.
Evita juga menyoroti aksi premanisme pembakaran mobil oleh ormas yang dilakukan di Depok Jawa Barat. Ia menilai tindakan yang dilakukan sudah masuk ke ranah ancaman.
“Pelaku harus ditindak tegas. Negara tidak boleh kalah oleh premanisme. Tindakan main hakim sendiri dan kekerasan terhadap aparat adalah bentuk pelanggaran hukum yang mencederai rasa aman rakyat,” ungkapnya.
Evita meminta aparat penegak hukum untuk tanggap merespons hal-hal yang mengganggu keamanan publik. Ia menekankan pentingnya keberadaan polisi dalam menyikapi kasus yang meresahkan masyarakat ini.
“Polri harus terus hadir di tengah masyarakat untuk menenangkan hati rakyat. Masyarakat berharap polisi bisa bekerja penuh keadilan dan sigap, tidak pandang bulu, tidak perlu menunggu peristiwa viral terlebih dahulu,” ujar Evita.
“Ketika hukum dilecehkan oleh kekuatan massa yang arogan, maka yang terancam adalah rakyat, yang di dalamnya juga ada pelaku-pelaku usaha kecil. Kita menunggu ketegasan dan solusi dari pemerintah mengenai hal ini,” tambahnya.
