mengatakan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi salah satu sumber utama dalam pendapatan asli daerah (PAD). Bima Arya mengatakan rata-rata kontribusi PBB-P2 terhadap PAD sekitar 30-40%.
Hal itu disampaikan Bima Arya dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/8/2025). Bima Arya mulanya menjelaskan sumber pendapatan daerah sebagian besar berasal dari pajak.
“Jadi kita liat kontribusi pajak itu sangat tergantung pada karakteristik daerah,” kata Bima Arya.
Misalnya, menurut dia, pajak kendaraan bermotor (PKB) dominan berada di daerah-daerah dengan populasi besar. Di antaranya Jawa Barat dan Jawa Timur. Dia mengatakan kontribusi PKB terhadap PAD sekitar 35-50%.
“Kemudian, PBJT barang jasa tertentu atas jasa perhotelan dan jasa kesenian juga tinggi di kota-kota wisata, dan metropolitan, contohnya Yogyakarta Medan, kontribusi terhadap PAD 10-25%,” ujar dia.
Namun, kata Bima Arya, PBB-P2 tetap menjadi primadona. Dia mengatakan PBB-P2 menjadi andalan utama bagi kota kabupaten.
“Secara umum pimpinan PBB P2 ini tetap jadi primadona, artinya andalan utama dari sebagian kota kabupaten, apalagi yang sudah menerapkan digitalisasi untuk pendataan objek pajaknya itu adalah sumber utama dari PAD untuk sejauh ini,” kata dia.
“Kalau yang tadi kan karakternya tergantung di kota besar, kota wisata, kota metropolitan, kota besar bisa bergantung kepada PBJT, kendaraan bermotor, misalnya, tetapi secara umum PBB-P2 adalah yang menjadi andalan atau primadona dari kota kabupaten seluruh Indonesia,” imbuh dia.
Dalam kesempatan yang sama, Aria Bima mengatakan kebijakan PBB-P2 telah memicu gelombang protes di masyarakat. Bahkan, menurut dia, hal itu mengakibatkan kericuhan dan kerusakan fasilitas publik.
“Menjadi pelajaran berharga bagi seluruh kepala daerah, kebijakan instan semacam ini tidak hanya risiko menurunkan kepercayaan publik, tetapi juga berpotensi menciptakan instabilitas sosial dan politik di daerah,” katanya.
“Karena itu Komisi II DPR menekankan pentingnya penguatan kinerja yang sudah kita bicarakan, yang sudah kita dalami, dan yang sudah kita rumuskan bersama untuk ke depan yaitu badan usaha milik daerah, badan layanan umum daerah dan BMD dan BMN, sebagai solusi berkelanjutan untuk meningkatkan PAD, tanpa harus mengorbankan kesejahteraan masyarakat,” sambungnya.
Namun, kata Bima Arya, PBB-P2 tetap menjadi primadona. Dia mengatakan PBB-P2 menjadi andalan utama bagi kota kabupaten.
“Secara umum pimpinan PBB P2 ini tetap jadi primadona, artinya andalan utama dari sebagian kota kabupaten, apalagi yang sudah menerapkan digitalisasi untuk pendataan objek pajaknya itu adalah sumber utama dari PAD untuk sejauh ini,” kata dia.
“Kalau yang tadi kan karakternya tergantung di kota besar, kota wisata, kota metropolitan, kota besar bisa bergantung kepada PBJT, kendaraan bermotor, misalnya, tetapi secara umum PBB-P2 adalah yang menjadi andalan atau primadona dari kota kabupaten seluruh Indonesia,” imbuh dia.
Dalam kesempatan yang sama, Aria Bima mengatakan kebijakan PBB-P2 telah memicu gelombang protes di masyarakat. Bahkan, menurut dia, hal itu mengakibatkan kericuhan dan kerusakan fasilitas publik.
“Menjadi pelajaran berharga bagi seluruh kepala daerah, kebijakan instan semacam ini tidak hanya risiko menurunkan kepercayaan publik, tetapi juga berpotensi menciptakan instabilitas sosial dan politik di daerah,” katanya.
“Karena itu Komisi II DPR menekankan pentingnya penguatan kinerja yang sudah kita bicarakan, yang sudah kita dalami, dan yang sudah kita rumuskan bersama untuk ke depan yaitu badan usaha milik daerah, badan layanan umum daerah dan BMD dan BMN, sebagai solusi berkelanjutan untuk meningkatkan PAD, tanpa harus mengorbankan kesejahteraan masyarakat,” sambungnya.
