Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono melakukan rapat dengan kepala desa (kades) seluruh Indonesia. Dia menegaskan bahwa Satuan Tugas (Satgas) Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) terus memperkuat sosialisasi terkait tata cara pembentukan KDMP melalui mekanisme musyawarah desa.
“Hari ini, kita baru saja melakukan Zoom Meeting dengan para Kepala Desa seluruh Indonesia,” kata Ferry setelah memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pembentukan KDMP di kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (17/4/2025).
Rapat ini juga dihadiri Wamendagri, Wamendes, Wamentan, Wamen KKP, Kemenkeu, Kemenkes, dan Kemen BUMN. Ferry menjabarkan rakor dan Zoom Meeting tersebut bertujuan lebih memberikan pemahaman kepada para kades terkait pembentukan KDMP.
Perkembangan terkini, Ferry mengatakan setelah masing-masing kementerian membuat Juklak, lalu disampaikan ke dinas-dinas terkait di seluruh kabupaten dan kota.
Kemudian, ada juga rencana keluar surat edaran dari Kemendagri untuk dijadikan pedoman bagi para kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dalam penggunaan biaya tidak terduga untuk pembuatan akta pendirian koperasi.
“Itu hal-hal yang sudah bisa disampaikan kepada para Kades di wilayahnya masing-masing. Alhamdulillah, semuanya sudah tersosialisasi dengan baik terkait rencana pembentukan Kopdes Merah Putih,” ucapnya.
Oleh karena itu, Ferry meyakini sudah banyak masyarakat desa yang mengetahui program pembentukan Kopdes Merah Putih. Menurut dia, selanjutnya tinggal para Kades mengambil inisiatif untuk menggelar musyawarah desa dan kelurahan.
“Kemenkop melalui dinas-dinas koperasi dan tenaga-tenaga pendamping, akan mendampingi pelaksanaan musyawarah desa khusus itu dengan agenda pembentukan Kopdes Merah Putih,” ujar Ferry.
Dalam musyawarah desa, dia mengatakan akan dipaparkan mengenai tata cara, proses pendirian, hingga pembentukan pengawas dan pengurus Kopdes Merah Putih.
“Musyawarah desa khusus harus melibatkan tokoh-tokoh utama masyarakat, perwakilan Gapoktan, penyuluh pertanian, pendamping perikanan, BUMDes-BUMDes, dan sebagainya, termasuk mengundang koperasi-koperasi yg ada di desa tersebut. Intinya, semua unsur terlibat,” katanya.
Lebih lanjut, Ferry mengungkapkan beberapa tantangan pembentukan Kopdes Merah Putih. Pertama adalah ketersediaan sumber daya manusia (SDM).
“Untuk itu, kita akan konsentrasi penuh dalam menyiapkan SDM-SDM yang andal dan sesuai dengan kebutuhan pengelolaan sebuah kopdes,” ucapnya.
Kedua, adalah langkah untuk meminimalkan risiko yang salah satunya melibatkan perusahaan penjaminan seperti Jamkrindo dan Jamkrida. “Terkait skema pembiayaan juga sudah mendapat kepastian dari pihak perbankan pemerintah dan Kemenkeu,” ujarnya.
Dengan persiapan yang sudah matang itu, Ferry meyakini secara bisnis Kopdes Merah Putih memiliki kemungkinan untung mencapai 90%, dengan melihat aneka unit usaha yang digelutinya.
“Tapi, lagi-lagi, itu semua tergantung juga bagaimana pengelolaannya dan SDM yang dimiliki,” tegasnya.
Sementara dalam pembukaan acara rakor, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebutkan bahwa dengan sudah terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9/2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, itu sebagai bukti Presiden Prabowo Subianto akan mendukung habis-habisan gerakan koperasi ini.
“Presiden tidak ingin lagi ada desa di Indonesia yang miskin dan hidup susah,” kata Menko Zulhas.
Zulhas menambahkan, koperasi yang didirikan pemerintah desa dan nantinya akan dimiliki masyarakat desa tersebut, akan menciptakan suatu ekosistem ekonomi desa. Bahkan, kata Zulhas, Kopdes Merah Putih bisa juga menjadi agen penyaluran pupuk subsidi dan nonsubsidi, hingga agen penjualan gas elpiji.
“Selain unit simpan pinjam, Kopdes ini juga akan bergerak di unit usaha lain, seperti warung sembako, klinik, apotek, cold storage, serta segala sektor usaha yang dibutuhkan masyarakat desa. Bahkan Kopdes bisa juga untuk memotong rantai pasok yang panjang,” imbuhnya.
