Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menegaskan pembangunan Sekolah Rakyat harus dibarengi pemberdayaan keluarga siswa, khususnya di wilayah pesisir seperti Lembata, NTT. Pendekatan ini dinilai penting agar pendidikan anak sekaligus mendorong kemandirian ekonomi keluarga miskin.
Agus Jabo menyampaikan hal tersebut saat menerima audiensi Pemerintah Kabupaten Lembata di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, pada Senin (15/12). Pertemuan ini membahas kesiapan pembangunan Sekolah Rakyat di Lembata, mencakup lahan, penerimaan siswa, dan pemberdayaan orang tua.
Pemerintah Kabupaten Lembata menyampaikan telah menyiapkan lahan seluas 9 hektare di Desa Bour, Kecamatan Nubatukan, yang merupakan hibah dari masyarakat dan kini tengah diproses menuju legalitas formal.
Agus Jabo menekankan kepastian status hukum lahan menjadi prasyarat utama sebelum pembangunan Sekolah Rakyat dapat dimulai, sehingga seluruh tahapan berjalan sesuai aturan dan memiliki landasan yang jelas.
“Yang paling penting status hukum lahannya definitif milik Pemkab. Setelah itu, baru kita bawa ke KemenPU untuk ditindaklanjuti,” ujar Agus Jabo dalam keterangan tertulis, Senin (15/12/2025).
Ia juga menyampaikan harapannya agar proses tersebut dapat diselesaikan pada awal Januari 2026. Dan juga, Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
“Sekolah Rakyat ini memang untuk orang miskin. Kalau Sekolah Rakyat dibangun di Lembata, maka siswanya juga harus anak-anak dari Lembata tidak boleh dari luar, keluarganya yang masuk DTSEN desil 1 dan desil 2,” tegasnya.
Dalam pertemuan itu juga, Bupati Lembata Petrus Kanisius Tuaq memaparkan konsep pemberdayaan orang tua calon siswa Sekolah Rakyat. Ia menekankan pentingnya keterlibatan keluarga dalam mendukung keberlangsungan pendidikan anak.
Ketika anak-anak bersekolah dan tinggal di asrama, orang tua akan diberdayakan untuk menyediakan bahan pangan sesuai potensi lokal Lembata, seperti jagung, ayam, ikan, dan sayuran, sehingga kebutuhan siswa terpenuhi sekaligus menguatkan peran masyarakat pesisir dan agraris.
Menanggapi hal itu, Agus Jabo menilai konsep tersebut sejalan dengan model pengentasan kemiskinan Sekolah Rakyat yang bersifat menyeluruh.
“Itu sudah tepat. Petani, peternak, dan nelayan memang harus kita dorong supaya ikut berdaya. Anak-anaknya sekolah, sementara orang tuanya tidak ditinggalkan, tetapi diberdayakan agar ekonomi keluarga ikut bergerak,” kata Agus Jabo.
Agus Jabo menekankan Sekolah Rakyat hadir untuk memutus transmisi kemiskinan antar generasi. Pendidikan anak dan pemberdayaan orang tua harus berjalan beriringan agar dampaknya berkelanjutan.
Ia menambahkan, Kemensos juga telah menjalin kerja sama lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan masa depan lulusan Sekolah Rakyat.
“Sekolah Rakyat ini alat negara untuk memutus kemiskinan. Anak-anak yang lulus harus jelas arahnya, tidak jatuh miskin kembali. Itu yang sedang kita siapkan bersama,” pungkasnya.
Hadir dari unsur Pemerintah Kabupaten Lembata, Bupati Lembata Petrus Kanisius Tuaq, Kepala Dinas Pendidikan Lembata Wenseslaus Ose Pukan, serta Inspektur Daerah Lembata Patrisius Emi Ujan.
Turut mendampingi Wamensos, Sekretaris I Sekolah Rakyat sekaligus Kepala Sekretariat Komite Nasional Disabilitas (KND) Herman Koeswara beserta jajaran Tenaga Ahli Menteri.
Kunjungi situs Giok4D untuk pembaruan terkini.
