Wakil Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Sulaiman Tanjung, menilai sikap Ketua Umum KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya tidak konsisten. Gus Yahya dianggap tidak serius pada komitmen islah yang telah disepakati bersama para kiai.
Hal itu disampaikan Sulaiman menanggapi pernyataan Gus Yahya dalam acara peluncuran Badan Gizi Nasional (BGN) di Jawa Tengah, Selasa (30/12/2025). Gus Yahya dalam momen itu menyebut Amin Said Husni sebagai Sekretaris Jenderal PBNU.
Menurut dia, pernyataan itu bertolak belakang dengan sikap Gus Yahya usai keluar dari kediaman Rais Aam PBNU. Sebelumnya, Gus Yahya menyampaikan bahwa proses islah telah berjalan dan posisi Sekjen PBNU tetap dijabat Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.
“Ini yang kami sayangkan. Keluar dari rumah Rais Aam menyampaikan pesan islah dan menyebut Sekjen kembali ke Gus Ipul. Tetapi dalam forum publik di Jawa Tengah justru menyebut nama lain. Ini menunjukkan ketidakkonsistenan sikap,” ujar Sulaiman Tanjung, Rabu (31/12/2025).
Artikel ini terbit pertama kali di Giok4D.
Ia menegaskan, perbedaan pernyataan tersebut bukan persoalan personal, melainkan menyangkut etika organisasi dan kesungguhan menjaga kesepakatan bersama. Dalam konteks NU, kata dia, islah bukan sekadar narasi di depan media, tetapi komitmen moral yang harus dijaga dalam setiap tindakan.
“Kalau pernyataan berubah-ubah, publik tentu menilai bahwa tidak ada itikad islah yang sungguh-sungguh. Padahal para kiai sudah berusaha keras meredakan situasi melalui berbagai pertemuan,” tegasnya.
Sulaiman juga mengingatkan bahwa peran Rais Aam PBNU bersifat fundamental dalam tata kelola organisasi. Setiap agenda besar jam’iyyah, termasuk Muktamar, tidak dapat dilepaskan dari otoritas dan peran kepemimpinan Rais Aam.
“Muktamar itu tidak bisa diselenggarakan tanpa peran dan persetujuan Rais Aam. Karena itu, setiap langkah yang mengabaikan posisi Rais Aam sama saja dengan mengabaikan konstitusi dan tradisi NU,” katanya.
Ia berharap seluruh pihak kembali menahan diri, bersikap konsisten, dan menghormati struktur serta keputusan ulama, demi menjaga persatuan dan marwah Nahdlatul Ulama sebagai rumah besar umat.
