Ukraina memiliki luas daratan sekitar 600.000 kilometer persegi. Namun bagi Moskow luas wilayah Ukraina 20% lebih kecil dari itu, dan menganggap sebagian besar wilayah di timur Ukraina adalah wilayah Rusia.
Sebelum pertemuan Presiden AS, Donald Trump, dan Presiden Rusia, Vladimir Putin, di Alaska, Trump mengatakan, ia ingin mengatur “pertukaran wilayah” antara Rusia dan Ukraina.
Namun Trump menggunakan istilah yang keliru, karena Ukraina tidak mengontrol wilayah Rusia mana pun yang dapat ditukar. Serangan balasan Ukraina ke wilayah Kursk Rusia, yang dimulai pada Agustus 2024, sebagian besar telah berakhir. Hal ini membuat Ukraina memiliki posisi tawar yang lemah dalam pertukaran wilayah. Ukraina dan sekutunya khawatir, Trump akan semkin menekan agar Ukraina menyerahkan wilayahnya yang sudah dianeksasi kepada Rusia.
Pada hari Senin(18/8) malam, Trump menerima Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dan beberapa pemimpin Eropa terkemuka di Washington untuk membahas lebih lanjut masalah tersebut.
Sehari sebelum pertemuan di Alaska, Trump menegaskan pada platform Truth Social bahwa ia hanya mendukung sebagian posisi Kyiv. “Presiden Zelenskyy dapat mengakhiri perang dengan Rusia dengan sangat cepat jika ia mau, atau ia dapat melanjutkan perang,” tulisnya seraya menambahkan “Ukraina tidak akan bergabung dengan NATO. […] Beberapa hal tidak pernah berubah!!!”
Dengan demikian, kembalinya wilayah Krimea yang dianeksasi Rusia ke Ukraina, bagi Trump adalah hal yang tidak mungkin terjadi, sama halnya dengan Ukraina bergabung dengan NATO.
Menurut berbagai media internasional, Trump dan Putin diyakini telah sepakat dalam pertemuan mereka di Alaska bahwa Ukraina harus menyerahkan wilayah Donetsk dan Luhansk secara keseluruhan kepada Rusia. Zelenskyy menolak hasil tersebut.
Rusia berfokus untuk menguasai wilayah timur Ukraina dalam beberapa tahun terakhir. Setelah Revolusi Euromaidan (yang menuntut integrasi Ukraina dengan Uni Eropa) menggulingkan pemerintah Ukraina yang pro-Rusia di tahun 2014, pasukan Rusia menduduki semenanjung Krimea yang terletak di selatan Ukraina. Pada Maret 2014 lewat referendum palsu, Rusia menganeksasi Krimea, sebuah tindakan yang melanggar hukum internasional.
Pasukan Rusia kemudian mendestabilisasi Donetsk dan Luhansk, dua wilayah timur Ukraina. Kedua wilayah ini membentuk Donbas, lembah Sungai Donets, yang mengalir ke Sungai Don di Rusia.
Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!
Pada 21 Februari 2022, Rusia mengakui dua “Republik Rakyat” pro-Rusia di Ukraina yang mendeklarasikan diri sebagai negara merdeka. Tiga hari setelahnya, Moskow menggencarkan invasi besar-besaran ke Ukraina. Ukraina berhasil menahan pasukan Rusia yang menyerang dari utara selama bulan-bulan awal perang. Namun, Rusia berhasil menaklukkan wilayah Ukraina di timur dengan kekuatan militer yang besar.
Selain menguasai sekitar dua pertiga wilayah Donetsk dan hampir seluruh wilayah Luhansk, Rusia juga menguasai bagian besar wilayah Zaporizhzhia dan Kherson di tenggara Ukraina, meskipun tidak sepenuhnya mengendalikan wilayah tersebut.
Pada September 2022, Rusia mengadakan referendum palsu di keempat wilayah tersebut, menunjukkan keinginan penduduk setempat untuk bergabung dengan Federasi Rusia.
Namun, laporan terbaru Dewan Eropa menyatakan, warga sipil di wilayah-wilayah tersebut menghadapi kekerasan dan paksaan. Laporan tersebut menyebutkan, mereka yang menolak menjadi warga negara Rusia tidak dapat mengakses layanan sosial, pendidikan, dan perawatan kesehatan.
Wilayah-wilayah ini penting bagi geopolitik Rusia. Donbas memiliki cadangan batu bara dan bijih besi yang penting bagi industri baja dan kimia. Cadangan logam tanah jarang juga diyakini tersimpan di sini – logam yang berperan penting dalam produksi teknologi pintar dan energi terbarukan di masa depan. Dengan menguasai wilayah timur yang merupakan jembatan darat ke Krimea, Rusia telah menutup akses Ukraina ke Laut Azov.
Wilayah Donbas, yang telah menjadi medan pertempuran sejak 2014, menjadi benteng pertahanan utama Ukraina melawan pasukan Rusia. Meskipun Rusia menguasai sebagian besar Donbas, mereka belum berhasil menembus pertahanan ini.
Dalam pembahasan konsesi teritorial terakhir bersama AS, Rusia menuntut kendali penuh atas Donetsk dan Luhansk sebagai syarat pengembalian wilayah Kherson dan Zaporizhzhia.
Namun analisis Institut Studi Perang AS memperingatkan bahwa jika Ukraina menyerahkan Donetsk, mereka harus meninggalkan benteng pertahanan utama tanpa jaminan pertempuran akan berakhir.
Setelah mengadakan referendum palsu, Rusia merevisi konstitusinya – menyatakan wilayah Ukraina yang dianeksasi sebagai bagian dari Rusia. Membatalkan revisi tersebut berarti menghadapi hambatan hukum dan politik dan kemungkinan besar masyarakat Rusia akan menganggapnya sebagai suatu kekalahan.
Pemerintah Ukraina, di sisi lain, tidak menyetujui penyerahan wilayah Ukraina. Presiden Volodymyr Zelenskyy telah berulang kali mengutip Pasal 133 Konstitusi Ukraina, yang secara eksplisit mencantumkan semua wilayah , termasuk wilayah di timur dan selatan yang saat ini diduduki oleh Rusia adalah kawasan kedaulatan mereka. Konstitusi mengatur Krimea dalam bagian khusus, Krimea adalah bagian dari Ukraina yang memiliki otonomi khusus.
Pasal 2 konstitusi melarang pengalihan wilayah, menyebut “wilayah Ukraina dalam batasnya saat ini adalah tak terbagi dan tak dapat diganggu gugat.” Perubahan wilayah hanya dapat disetujui melalui referendum nasional, yang dapat dilakukan setelah Ukraina menghentikan status darurat militer.
Konstitusi Rusia dan Ukraina, bertentangan satu sama lain terkait wilayah timur Ukraina. Namun, menurut hukum internasional, para ahli hukum sepakat bahwa invasi Rusia ke Ukraina dan semua referendum palsu adalah hal yang ilegal.
Sekjen NATO, Mark Rutte, sempat memicu kontroversi, setelah mengatakan kepada salah satu stasiun TV AS, di masa depan negara-negara mungkin harus mengakui secara praktis (de facto) bahwa Rusia menguasai sebagian wilayah Ukraina, namun juga menegaskan, negara-negara Barat tidak akan pernah mengakui pendudukan Rusia tersebut secara hukum (de Jure).
Rutte mencontohkan posisi AS selama pendudukan Soviet atas negara-negara Baltik (Estonia, Latvia, Lithuania) di tahun 1940 dan 1991. Saat itu AS mengakui kendali Soviet secara praktis, tetapi tidak mengakui aneksasi tersebut sah secara hukum, AS pun terus mendukung kedaulatan negara-negara Baltik tersebut.
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman
Diadaptasi oleh Sorta Caroline
Editor: Agus Setiwan
