(BGN) Wilayah Provinsi Riau, Kepulauan Riau, dan Sumatera Barat, mengapresiasi langkah cepat Polda Riau dalam mendirikan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Riau. BGN menilai SPPG Polda Riau menjadi role model dalam pemenuhan gizi yang berstandar mutu nasional.
“Kami mengapresiasi peran dari Polda dan Polres yang bertindak cepat untuk pembangunan SPPG. Dari beberapa yang saya lihat, mereka bisa dikatakan sebagai role model, sudah hampir dekati standar juknis (petunjuk teknis) BGN. Memang ada beberapa yang perlu perbaikan, tetapi itu sudah hampir mendekati,” kata Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) PWilayah Provinsi Riau, Kepri, dan Sumber, Syartiwidya, kepada wartawan, di Kota Pekanbaru, Senin (3/11/2025).
Satriwidya mengatakan BGN terus berupaya meningkatkan kualitas SPPG dengan berbagai upaya. Salah satunya dengan menerbitkan, sertifikasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), hingga sertifikat halal.
“Di juknis terbaru revisi 3 nomor 244 yang baru ditanda tangan menyatakan setiap SPPG harus memiliki chef yang tersertifikat oleh badan resmi BNSP,” katanya.
Ia menambahkan BGN tidak hanya mengejar kualitas makanan, tetapi juga pemenuhan gizi dan keamanan sehingga MBG terdebut memberikan nilai manfaat tinggi kepada para penerima manfaat.
Lebih lanjut, dalam upaya mendukung percepatan program MBG ini, BGN Wilayah Riau, Kepri dan Sumbar telah menargetkan 677 SPPG di Provinsi riau yang akan diselesaikan sampai akhir 2025 ini.
Selain kategori aglomerasi, Pemprov Riau juga telah menargetkan penerima manfaat dari desa terpencil di 9 kabupaten/kota. Saat ini, kategori tersebut dalam proses validasi dari BGN pusat.
“Kita susulkan 9 kabupaten selain Siak, Kuansing, dan Meranti tadi, kita sudah majukan usul penerbitan SK 2, mungkin dalam waktu dekat ini mungkin akan dilakukan validasi oleh BGN pusat terhadap titik0titik tersebut karena ada syarat untuk SPPG terpencil ini, salah satunya jumlahnya di bawah 1.000 kemudian berjarak lebih dari 30 menit dari SPPG terdekat, kemudian ada penerima manfaatnya,” katanya.
Sebagai informasi, Polda Riau memiliki 15 Dapur SPPG yang tersebar di 12 polres jajaran. Sebanyak 9 Dapur SPPG di antaranya sudah beroperasi resmi dan sisanya tengah menunggu penerbitan virtual account.
Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan menyampaikan pihaknya berkomitmen penuh mendukung program MBG tak hanya dalam pemenuhan gizi yang berkualitas, tetapi juga aman dikonsumsi. Oleh karena itu, SPPG Polda Riau menerapkan standar keamanan yang ketat dalam pelayanan SPPG ini.
“Sehingga, yang dihasilkan tidak hanya bergizi tetapi juga layak dikonsumsi dan menjamin kesehatan anak-anak kita penerima manfaat,” kata Irjen Pol Herry Heryawan, Kamis (30/10).
Dalam proses pengolahan hingga distribusi MBG, SPPG Polda Riau menerapkandan pengawasan yang ketat. Setiap menu yang dihasilkan dilakukan melalui rapid test untuk memastikan makanan itu aman, bebas dari bakteri dan racun.
“Keamanan pangan dari hulu ke hilir harus diperhatikan dengan baik, dimulai dari proses skema-skema yang sedang kita buat,” katanya.
SPPG Polda Riau dan polres jajaran menerapkan standar pemenuhan gizi dengan rapid test pada makanan sebelum didistribusikan kepada penerima manfaat. Tujuannya, untuk memastikan apakah makanan yang dihasilkan di dapur tersebut aman dan layak dikonsumsi.
