Sejumlah anggota dinonaktifkan usai gelombang demo. Keputusan ini diambil partai politik buntut ucapan anggota dewan itu yang menyakiti rakyat.
Total ada 5 anggota DPR yang dinonaktifkan. Siapa saja?
Partai NasDem menonaktifkan 2 kadernya dari Anggota DPR. Mereka adalah dan Nafa Urbach.
Hal itu diketahui dari siaran pers Partai NasDem yang ditandatangani Ketum NasDem Surya Paloh dan Sekjen NasDem Hermawi Taslim. Surat itu dikeluarkan, Minggu (31/8/2025).
“Bahwa atas pertimbangan hal-hal tersebut di atas dengan ini DPP Partai NasDem menyatakan terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025, DPP Partai NasDem menonaktifkan saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem,” demikian isi surat itu.
NasDem mengatakan ucapan yang mencederai perasaan rakyat bertentangan dengan sikap partai. NasDem menyatakan aspirasi masyarakat harus menjadi arus utama.
“Bahwa dalam perjalanan mengemban aspirasi masyarakat ternyata ada pernyataan daripada wakil rakyat khususnya Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem yang telah menyinggung dan mencederai perasan rakyat, dan hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap perjuangan partai NasDem,” lanjut isi pernyataan itu.
Anggota DPR dari F-NasDem Charles Meikyansah membenarkan surat itu. Dia membenarkan isi surat penonaktifan Sahroni itu. “Iya benar,” ujar Charles yang juga Ketua DPP NasDem tersebut.
NasDem sebelumnya sudah lebih dulu mencopot Ahmad Sahroni dari jabatan Wakil Ketua Komisi III DPR. Surat itu bernomor F.NasDem.758/DPR-RI/VIII/2025. Sahroni kemudian ditempatkan sebagai Anggota Komisi I DPR.
Sementara, Nafa Urbach merupakan Bendahara Fraksi NasDem di DPR RI. Dia duduk di Komisi IX DPR.
Fraksi PAN juga menonaktifkan 2 orang anggota fraksinya dari status sebagai anggota DPR. Mereka adalah Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio dan Surya Utama (Uya Kuya).
“Mencermati dinamika dan perkembangan saat ini, DPP PAN memutuskan untuk menonaktifkan Saudaraku Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Saudaraku Surya Utama (Uya Kuya) sebagai anggota DPR RI dari Fraksi PAN DPR RI, terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025,” kata Viva Yoga dalam keterangan yang dibagikan, Minggu (31/8).
Ia berharap masyarakat dapat bersikap tenang menyikapi permasalahan yang terjadi. Ia ingin kepercayaan kepada Presiden Prabowo terus terjaga.
“PAN mengimbau kepada masyarakat untuk bersikap tenang, sabar, dan mempercayakan secara penuh kepada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan ini secara tepat, cepat, dan selalu berpihak kepada rakyat serta untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan,” ujarnya.
Diketahui, Eko Patrio menjadi sorotan publik lantaran video viral di media sosial ketika sejumlah anggota Dewan berjoget di sidang tahunan MPR RI beberapa waktu lalu. Eko menyebut momen itu terjadi setelah sidang tahunan berlangsung dan dilakukan secara spontan untuk mengapresiasi hiburan yang diberikan oleh orkestra dari Universitas Pertahanan.
“Jadi, momen yang beredar itu terjadi bukan saat sidang berlangsung, melainkan setelah Presiden Prabowo selesai menyampaikan pidato RAPBN 2026 dan nota keuangan. Pada saat penutupan acara, ada sesi hiburan orkestra dari Symphony Praditya Wiratama Universitas Pertahanan, yang membawakan lagu-lagu daerah, seperti Sajojo dan Gemu Fa Mi Re,” kata Eko Patrio kepada wartawan, Senin (25/8).
Pada Sabtu (30/8) kemarin, Eko Patrio meminta maaf kepada publik atas perbuatannya berjoget-joget di sidang tahunan MPR hingga membuat masyarakat resah. Ia berjanji akan memperbaiki diri.
Eko Patrio menyampaikan permohonan maaf lewat video yang diunggah di akun Instagram resminya @ekopatriosuper.. Eko menyampaikan permohonan maaf didampingi oleh anggota DPR Sigit Purnomo Said alias Pasha Ungu.
“Dengan penuh kerendahan hati, saya Eko Patrio menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada masyarakat atas keresahan yang timbul akibat perbuatan yang saya lakukan,” kata Eko Patrio.
Uya Kuya juga menjadi sorotan usai ikut joget-joget di sidang tahunan MPR. Politikus PAN itu menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia. Dia berjanji akan memperbaiki diri.
“Saya Uya Kuya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, tulus dari hati saya yang paling dalam untuk seluruh masyarakat Indonesia atas apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini, atas apa yang saya lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja,” kata Uya di akun Instagramnya, @king_uyakuya, Sabtu (30/8).
Dia mengaku memahami kondisi memanasnya situasi ini mengakibatkan luka yang mendalam bagi rakyat Indonesia, bahkan ada korban jiwa dan terluka imbas kericuhan yang terjadi. Dia mengaku tak berniat membuat suasana gaduh.
“Tidak ada sedikit pun niat dari kami untuk membuat suasana ini menjadi gaduh. Tapi janji saya, dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya akan lebih hati-hati lagi dalam bersikap, bertindak, bersungguh-sungguh untuk mewakili rakyat Indonesia sebagai anggota DPR RI. Beri saya kesempatan sekali lagi untuk berbuat lebih baik lagi, lebih maksimal lagi dari apa yang sudah saya lakukan selama ini,” katanya.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Sarmuji mengumumkan Adies Kadir dinonaktifkan sebagai anggota DPR RI. Sarmuji menyebut keputusan ini dalam rangka pendisiplinan dan etika sebagai anggota dewan.
“Menonaktifkan saudara Adies Kadir sebagai Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, terhitung sejak Senin, 1 September 2025,” kata Sarmuji kepada wartawan, Minggu (31/8/2025).
Sarmuji menyebut aspirasi masyarakat akan selalu didengar oleh pihaknya. Ia menyampaikan duka cita atas tewasnya sejumlah pihak dalam demonstrasi yang terjadi belakangan ini.
“Mencermati dinamika masyarakat yang berkembang belakangan ini, DPP Partai GOLKAR menegaskan bahwa aspirasi rakyat tetap menjadi acuan utama perjuangan Partai GOLKAR. Seluruh kiprah partai sesungguhnya merupakan kristalisasi dari semangat kerakyatan yang berlandaskan pada cita-cita nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,” ujar Sarmuji.
Adies Kadir merupakan Wakil Ketua DPR RI periode 2024-2029. Namanya santer dibicarakan oleh publik menindaklanjuti pembahasan tunjangan DPR RI beberapa waktu ini.
Adies sempat menyampaikan komponen tunjangan DPR RI mengalami kenaikan. Di antaranya, tunjangan beras naik menjadi Rp 12 juta dari Rp 10 juta, tunjangan transportasi (bensin) menjadi Rp 7 juta dari Rp 4-5 juta.
“Jadi yang naik cuma tunjangan itu saja yang saya sampaikan tadi, tunjangan beras karena kita tahu beras telur juga naik, mungkin Menteri Keuangan juga kasihan dengan kawan-kawan DPR. Jadi dinaikkan, dan ini juga kami ucapkan terima kasih dengan kenaikan itu,” kata Adies Selasa (19/8).
Kendati demikian, Adies langsung menganulir pernyataan di hari berikutnya. Ia menegaskan tak ada kenaikan tunjangan beras maupun tunjangan bensin bagi anggota DPR RI.
“Saya ingin klarifikasi terkait dengan kemarin ada beberapa hal yang saya salah memberikan data. Setelah saya cek di Kesekjenan, ternyata tidak ada kenaikan, baik itu gaji maupun tunjangan seperti saya sampaikan,” kata Adies di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8).
F-NasDem: Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach
F-PAN: Eko Patrio dan Uya Kuya
F-Golkar: Adies Kadir
Fraksi PAN juga menonaktifkan 2 orang anggota fraksinya dari status sebagai anggota DPR. Mereka adalah Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio dan Surya Utama (Uya Kuya).
“Mencermati dinamika dan perkembangan saat ini, DPP PAN memutuskan untuk menonaktifkan Saudaraku Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Saudaraku Surya Utama (Uya Kuya) sebagai anggota DPR RI dari Fraksi PAN DPR RI, terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025,” kata Viva Yoga dalam keterangan yang dibagikan, Minggu (31/8).
Ia berharap masyarakat dapat bersikap tenang menyikapi permasalahan yang terjadi. Ia ingin kepercayaan kepada Presiden Prabowo terus terjaga.
“PAN mengimbau kepada masyarakat untuk bersikap tenang, sabar, dan mempercayakan secara penuh kepada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan ini secara tepat, cepat, dan selalu berpihak kepada rakyat serta untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan,” ujarnya.
Diketahui, Eko Patrio menjadi sorotan publik lantaran video viral di media sosial ketika sejumlah anggota Dewan berjoget di sidang tahunan MPR RI beberapa waktu lalu. Eko menyebut momen itu terjadi setelah sidang tahunan berlangsung dan dilakukan secara spontan untuk mengapresiasi hiburan yang diberikan oleh orkestra dari Universitas Pertahanan.
“Jadi, momen yang beredar itu terjadi bukan saat sidang berlangsung, melainkan setelah Presiden Prabowo selesai menyampaikan pidato RAPBN 2026 dan nota keuangan. Pada saat penutupan acara, ada sesi hiburan orkestra dari Symphony Praditya Wiratama Universitas Pertahanan, yang membawakan lagu-lagu daerah, seperti Sajojo dan Gemu Fa Mi Re,” kata Eko Patrio kepada wartawan, Senin (25/8).
Pada Sabtu (30/8) kemarin, Eko Patrio meminta maaf kepada publik atas perbuatannya berjoget-joget di sidang tahunan MPR hingga membuat masyarakat resah. Ia berjanji akan memperbaiki diri.
Eko Patrio menyampaikan permohonan maaf lewat video yang diunggah di akun Instagram resminya @ekopatriosuper.. Eko menyampaikan permohonan maaf didampingi oleh anggota DPR Sigit Purnomo Said alias Pasha Ungu.
“Dengan penuh kerendahan hati, saya Eko Patrio menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada masyarakat atas keresahan yang timbul akibat perbuatan yang saya lakukan,” kata Eko Patrio.
Uya Kuya juga menjadi sorotan usai ikut joget-joget di sidang tahunan MPR. Politikus PAN itu menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia. Dia berjanji akan memperbaiki diri.
“Saya Uya Kuya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, tulus dari hati saya yang paling dalam untuk seluruh masyarakat Indonesia atas apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini, atas apa yang saya lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja,” kata Uya di akun Instagramnya, @king_uyakuya, Sabtu (30/8).
Dia mengaku memahami kondisi memanasnya situasi ini mengakibatkan luka yang mendalam bagi rakyat Indonesia, bahkan ada korban jiwa dan terluka imbas kericuhan yang terjadi. Dia mengaku tak berniat membuat suasana gaduh.
“Tidak ada sedikit pun niat dari kami untuk membuat suasana ini menjadi gaduh. Tapi janji saya, dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya akan lebih hati-hati lagi dalam bersikap, bertindak, bersungguh-sungguh untuk mewakili rakyat Indonesia sebagai anggota DPR RI. Beri saya kesempatan sekali lagi untuk berbuat lebih baik lagi, lebih maksimal lagi dari apa yang sudah saya lakukan selama ini,” katanya.
F-PAN: Eko Patrio dan Uya Kuya
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Sarmuji mengumumkan Adies Kadir dinonaktifkan sebagai anggota DPR RI. Sarmuji menyebut keputusan ini dalam rangka pendisiplinan dan etika sebagai anggota dewan.
“Menonaktifkan saudara Adies Kadir sebagai Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, terhitung sejak Senin, 1 September 2025,” kata Sarmuji kepada wartawan, Minggu (31/8/2025).
Sarmuji menyebut aspirasi masyarakat akan selalu didengar oleh pihaknya. Ia menyampaikan duka cita atas tewasnya sejumlah pihak dalam demonstrasi yang terjadi belakangan ini.
“Mencermati dinamika masyarakat yang berkembang belakangan ini, DPP Partai GOLKAR menegaskan bahwa aspirasi rakyat tetap menjadi acuan utama perjuangan Partai GOLKAR. Seluruh kiprah partai sesungguhnya merupakan kristalisasi dari semangat kerakyatan yang berlandaskan pada cita-cita nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,” ujar Sarmuji.
Adies Kadir merupakan Wakil Ketua DPR RI periode 2024-2029. Namanya santer dibicarakan oleh publik menindaklanjuti pembahasan tunjangan DPR RI beberapa waktu ini.
Adies sempat menyampaikan komponen tunjangan DPR RI mengalami kenaikan. Di antaranya, tunjangan beras naik menjadi Rp 12 juta dari Rp 10 juta, tunjangan transportasi (bensin) menjadi Rp 7 juta dari Rp 4-5 juta.
“Jadi yang naik cuma tunjangan itu saja yang saya sampaikan tadi, tunjangan beras karena kita tahu beras telur juga naik, mungkin Menteri Keuangan juga kasihan dengan kawan-kawan DPR. Jadi dinaikkan, dan ini juga kami ucapkan terima kasih dengan kenaikan itu,” kata Adies Selasa (19/8).
Kendati demikian, Adies langsung menganulir pernyataan di hari berikutnya. Ia menegaskan tak ada kenaikan tunjangan beras maupun tunjangan bensin bagi anggota DPR RI.
“Saya ingin klarifikasi terkait dengan kemarin ada beberapa hal yang saya salah memberikan data. Setelah saya cek di Kesekjenan, ternyata tidak ada kenaikan, baik itu gaji maupun tunjangan seperti saya sampaikan,” kata Adies di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8).
