Gubernur DKI Jakarta memastikan pemanfaatan lahan untuk pembangunan akan segera direalisasikan setelah lebih dari satu dekade tertunda. Pemprov Jakarta pun akan membangun Rumah Sakit Sumber Waras menjadi kelas A.
“Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa memulai untuk membangun Rumah Sakit Sumber Waras yang luasnya 3,6 hektare adalah rumah sakit yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta kelas A,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Jumat (17/10/2025).
“Yang paling membuat saya senang adalah persoalan Sumber Waras sekarang ini sepenuhnya tanah 3,6 hektare yang kalau dinilai Rp1,4 triliun itu bisa kembali ke Jakarta, Pemerintah Jakarta, dan akan dikelola oleh Pemerintah Jakarta,” lanjutnya.
Menurut Pramono, pembangunan akan dilakukan langsung di area eksisting Sumber Waras. Saat ini, Dinas Kesehatan juga tengah mengkaji dua opsi desain rumah sakit.
“Apakah memindahkan Rumah Sakit Tarakan yang sekarang sudah sempit ke area Sumber Waras, atau membangun baru. Dua-duanya sudah saya minta dikaji,” jelasnya.
Kendati begitu, ia menegaskan pembangunan di Sumber Waras tidak boleh mengganggu proyek RS tipe A di Cakung, Jakarta Timur yang sudah lebih dulu berjalan. Karena itu, eksekusi fisik proyek ditargetkan mulai tahun depan.
Di sisi lain, Pramono menyebut lokasi Sumber Waras yang strategis dan bernilai tinggi menjadi alasan penting menempatkan fasilitas dengan kategori terbaik.
“Jadi yang pertama untuk rumah sakit yang akan dibangun, tentunya di tempat Sumber Waras karena daerahnya ini daerah premium, luasnya 3,6 hektare, dan dulu zaman pemerintahan gubernur sebelumnya, sebenarnya sudah dipersiapkanamdal dan juga planning-nya,” imbuhnya.
Sebelumnya, Pramono Anung sempat berkonsultasi ke KPK hari ini. Pramono berkonsultasi terkait rencana pemanfaatan lahan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras yang terbengkalai.
“Dalam kesempatan ini, kami juga membahas mengenai tanah di Rumah Sakit Sumber Waras, yang sudah terbengkalai dari 2014, dan pada waktu itu dari hasil temuan BPK tentunya pemerintah Jakarta memenuhi apa yang menjadi temuan BPK untuk ditindaklanjuti,” kata Pramono di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/10).
Pramono menjelaskan nilai jual objek pajak (NJOP) tanah di Sumber Waras telah lebih tinggi dibanding saat kasus ini diusut KPK. Untuk itu, pihaknya berkonsultasi ke KPK agar tanah yang terbengkalai bisa dimanfaatkan.
“Dengan demikian, kami memutuskan dan kami berkonsultasi dengan KPK agar tanah tersebut bisa dimanfaatkan untuk rumah sakit,” sebutnya.
Kendati begitu, ia menegaskan pembangunan di Sumber Waras tidak boleh mengganggu proyek RS tipe A di Cakung, Jakarta Timur yang sudah lebih dulu berjalan. Karena itu, eksekusi fisik proyek ditargetkan mulai tahun depan.
Di sisi lain, Pramono menyebut lokasi Sumber Waras yang strategis dan bernilai tinggi menjadi alasan penting menempatkan fasilitas dengan kategori terbaik.
“Jadi yang pertama untuk rumah sakit yang akan dibangun, tentunya di tempat Sumber Waras karena daerahnya ini daerah premium, luasnya 3,6 hektare, dan dulu zaman pemerintahan gubernur sebelumnya, sebenarnya sudah dipersiapkanamdal dan juga planning-nya,” imbuhnya.
Sebelumnya, Pramono Anung sempat berkonsultasi ke KPK hari ini. Pramono berkonsultasi terkait rencana pemanfaatan lahan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras yang terbengkalai.
“Dalam kesempatan ini, kami juga membahas mengenai tanah di Rumah Sakit Sumber Waras, yang sudah terbengkalai dari 2014, dan pada waktu itu dari hasil temuan BPK tentunya pemerintah Jakarta memenuhi apa yang menjadi temuan BPK untuk ditindaklanjuti,” kata Pramono di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/10).
Pramono menjelaskan nilai jual objek pajak (NJOP) tanah di Sumber Waras telah lebih tinggi dibanding saat kasus ini diusut KPK. Untuk itu, pihaknya berkonsultasi ke KPK agar tanah yang terbengkalai bisa dimanfaatkan.
Artikel ini terbit pertama kali di Giok4D.
“Dengan demikian, kami memutuskan dan kami berkonsultasi dengan KPK agar tanah tersebut bisa dimanfaatkan untuk rumah sakit,” sebutnya.
