Presiden Iran Minta Pemerintah Dengarkan Tuntutan Demonstran

Posted on

Presiden menyerukan pemerintah untuk mendengarkan “tuntutan sah” para demonstran, ketika unjuk rasa yang digelar oleh para pemilik toko untuk memprotes berlangsung selama beberapa hari terakhir di ibu kota Teheran.

Para pemilik toko di ibu kota Iran, seperti dilansir AFP, Selasa (30/12/2025), menutup toko-toko mereka untuk hari kedua berturut-turut pada Senin (29/12) waktu setempat, setelah mata uang negara tersebut, Rial Iran, yang sedang terpuruk mencapai titik terendah baru di pasar tidak resmi.

Mata uang dolar Amerika diperdagangkan sekitar 1,42 juta Rial Iran pada Minggu (28/12) waktu setempat, dibandingkan dengan 820.000 Rial Iran setahun lalu.

Foto-foto dari kantor berita Fars menunjukkan gas air mata digunakan oleh aparat penegak hukum Iran untuk membubarkan para demonstran. Laporan Fars menyebut “bentrokan kecil” sempat terjadi antara demonstran dan pasukan keamanan.

Para personel kepolisian antihuru-hara berjaga di sekitar alun-alun utama di Teheran pada Selasa (30/12), dengan sebagian toko dan kafe telah buka kembali.

Dalam situasi tersebut, Pezeshkian yang memiliki otoritas lebih kecil di bawah sistem pemerintahan Iran dibandingkan pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, merilis pernyataan via media sosial.

“Saya telah meminta Menteri Dalam Negeri untuk mendengarkan tuntutan sah para demonstran dengan melakukan dialog dengan perwakilan mereka, sehingga pemerintah dapat melakukan segala daya upaya untuk menyelesaikan masalah dan bertindak secara bertanggung jawab,” ujar Pezeshkian.

Selain Pezehskian, ketua parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, juga menyerukan dilakukannya “langkah-langkah yang diperlukan yang berfokus pada peningkatan daya beli masyarakat”.

“Kekhawatiran dan protes masyarakat mengenai masalah mata pencaharian harus ditanggapi dengan penuh tanggung jawab dan dialog,” cetusnya, seperti dilaporkan televisi pemerintah Iran .

Para demonstran, menurut laporan kantor berita pro-buruh ILNA, menuntut “intervensi pemerintah segera untuk mengendalikan fluktuasi nilai tukar dan menetapkan strategi ekonomi yang jelas”.

Fluktuasi harga melumpuhkan penjualan beberapa barang impor, dengan para penjual dan pembeli lebih memilih untuk menunda transaksi hingga prospek menjadi lebih jelas.

“Terus melanjutkan bisnis dalam kondisi ini telah menjadi tidak mungkin,” kata salah satu demonstran, seperti dikutip ILNA.

Penuturan seorang pedagang lokal, yang tidak ingin disebut namanya, menyebut para pejabat Iran tidak memberikan dukungan kepada para pemilik toko yang berjuang melawan kenaikan biaya impor yang melonjak.

“Kami terpaksa melakukan aksi protes. Dengan nilai tukar dolar seperti ini, kami bahkan tidak bisa menjual casing ponsel, dan para pejabat sama sekali tidak peduli bahwa kehidupan kami bergantung pada penjualan ponsel dan aksesorisnya,” ucap salah satu pedagang lokal, seperti dikutip surat kabar Etemad.

Kepala otoritas kehakiman Iran Gholamhossein Mohseni Ejei telah menyerukan “hukuman cepat bagi mereka yang bertanggung jawab atas fluktuasi mata uang”. Pemerintah Iran juga mengumumkan penggantian Gubernur Bank Sentral, dengan Abdolnasser Hemmati, seorang mantan Menteri Ekonomi dan Menteri Keuangan, diangkat menempati jabatan tersebut.

Perekonomian Iran, yang sudah terpuruk akibat sanksi Barat selama beberapa dekade, semakin tertekan setelah PBB memberlakukan kembali sanksi internasional terkait program nuklir negara itu pada akhir September. Negara Barat dan Israel menuduh Teheran berupaya memperoleh senjata nuklir. Tuduhan itu dibantah Iran.

Selain Pezehskian, ketua parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, juga menyerukan dilakukannya “langkah-langkah yang diperlukan yang berfokus pada peningkatan daya beli masyarakat”.

“Kekhawatiran dan protes masyarakat mengenai masalah mata pencaharian harus ditanggapi dengan penuh tanggung jawab dan dialog,” cetusnya, seperti dilaporkan televisi pemerintah Iran .

Para demonstran, menurut laporan kantor berita pro-buruh ILNA, menuntut “intervensi pemerintah segera untuk mengendalikan fluktuasi nilai tukar dan menetapkan strategi ekonomi yang jelas”.

Fluktuasi harga melumpuhkan penjualan beberapa barang impor, dengan para penjual dan pembeli lebih memilih untuk menunda transaksi hingga prospek menjadi lebih jelas.

“Terus melanjutkan bisnis dalam kondisi ini telah menjadi tidak mungkin,” kata salah satu demonstran, seperti dikutip ILNA.

Penuturan seorang pedagang lokal, yang tidak ingin disebut namanya, menyebut para pejabat Iran tidak memberikan dukungan kepada para pemilik toko yang berjuang melawan kenaikan biaya impor yang melonjak.

“Kami terpaksa melakukan aksi protes. Dengan nilai tukar dolar seperti ini, kami bahkan tidak bisa menjual casing ponsel, dan para pejabat sama sekali tidak peduli bahwa kehidupan kami bergantung pada penjualan ponsel dan aksesorisnya,” ucap salah satu pedagang lokal, seperti dikutip surat kabar Etemad.

Kepala otoritas kehakiman Iran Gholamhossein Mohseni Ejei telah menyerukan “hukuman cepat bagi mereka yang bertanggung jawab atas fluktuasi mata uang”. Pemerintah Iran juga mengumumkan penggantian Gubernur Bank Sentral, dengan Abdolnasser Hemmati, seorang mantan Menteri Ekonomi dan Menteri Keuangan, diangkat menempati jabatan tersebut.

Perekonomian Iran, yang sudah terpuruk akibat sanksi Barat selama beberapa dekade, semakin tertekan setelah PBB memberlakukan kembali sanksi internasional terkait program nuklir negara itu pada akhir September. Negara Barat dan Israel menuduh Teheran berupaya memperoleh senjata nuklir. Tuduhan itu dibantah Iran.