Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau menemui Gubernur DKI Jakarta di Balai Kota Jakarta. Keduanya membahas sinkronisasi data bantuan sosial (bansos) agar penyaluran bantuan di Jakarta lebih tepat sasaran.
Gus Ipul mengatakan langkah sinkronisasi ini merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Satu Data Indonesia, di mana seluruh data kesejahteraan sosial dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan harus diselaraskan antara pusat dan daerah.
“Yang paling krusial itu soal data. Selama ini datanya sendiri-sendiri, terasa sekali ego sektoral. Sekarang kita cocokkan dengan Pemprov DKI agar intervensinya saling menguatkan,” ujar Gus Ipul di Balai Kota Jakarta, Jumat (24/10/2025).
Ia menjelaskan sinkronisasi akan dilakukan bersama Dinas Sosial DKI Jakarta dan Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial (Pusdatin Kemensos). Setiap pekan, data penerima bansos akan diperbarui agar akurat dan tidak tumpang tindih.
“Ada yang dikoreksi, ada juga yang masuk data baru. Kalau ini konsisten dilakukan setiap bulan, data kita akan makin akurat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Gus Ipul menyebut total bantuan sosial yang disalurkan untuk warga Jakarta mencapai lebih dari Rp 500 miliar hingga akhir 2025. Bantuan tersebut mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau sembako.
“Untuk penerima bansos reguler seperti PKH dan sembako jumlahnya sekitar 269 ribu keluarga. Ditambah bantuan langsung tunai sementara pada triwulan terakhir tahun ini, totalnya ada 617 ribu keluarga penerima manfaat di Jakarta,” jelasnya.
Pramono Anung menyambut baik sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menegaskan, DKI siap membuka seluruh data program sosial agar integrasi bisa berjalan efektif.
“Kami dengan senang hati membuka semua data yang kami miliki. Kalau integrasinya bisa dilakukan, saya yakin orang tidak dobel-dobel dan bantuannya lebih tepat sasaran,” kata Pramono.
Pramono menilai langkah integrasi ini penting karena Jakarta juga memiliki program serupa seperti KJP, KJMU, dan bantuan bagi lansia serta penyandang disabilitas.
“Seperti yang teman-teman tahu bahwa KJP, KJMU, pemutihan ijazah untuk difabel, lansia, dan sebagainya, Pemerintah Jakarta memang punya program yang kurang lebih sebenarnya programnya sama dengan pemerintah pusat. Kalau ini dijalankan bersama, saya yakin bisa memperbaiki kehidupan masyarakat Jakarta,” imbuhnya.
